Semarang, Jatengaja.com - Sebanya lima desa di Kabupaten Blora bakal terkena dampak proyek pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora dan Bojonegoro Jawa Timur.

Bupati Blora, Arif Rohman menyatakan siap mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora dan Bojonegoro oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Bupati Blora pembangunan Bendung Gerak Karangnongko nantinya bisa bermanfaat untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir sebab selama ini Blora bagian selatan ketika kemarau, sering kekeringan.

• Penerimaan Pajak 2022 Capai 115,6 Persen
• Larangan Penjualan Rokok Batangan, Pemilik Warung Kompak Menolak
• UMKM Tetap Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional pada 2023
• Banjir di Kendal Cukup Ekstrem, Tanggul Kali Waridin yang Jebol Diperbaiki
• Kenaikan Harga Beras dan Migor Picu Jateng Inflasi 0,47% pada Desember 2022

“Kami meminta bantuan pemerintah pusat agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” katanya dilansir dari jatengprov.go.id, Rabu (4/1).

Lebih lanjut Bupati Blora menyatakan beda dengan Bojonegoro, wilayah terdampak lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak, sehingga harus diperhitungkan betul.

Setidaknya ada lima desa yang nantinya terdampak genangan Bendung Gerak Karangnongko, sehingga minta datan yang pasti untuk dasar melaksanakan sosialisasi di bawah.

“Akan kita gandeng Forkopimda Blora untuk turun bersama melakukan sosialisasi,”ujarnya pada rapat pembahasan kelanjutan tahapan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, di Jakarta, Selasa (3/1).

Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko tersebut yakni Desa Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak, dan Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.

“Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 hektare. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 hektare (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta),” tandas Bupati Blora.

Sementara, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono menjelaskan pembangunannya Bendung Gerak Karangnongko tertunda karena refocusing anggaran saat pandemi Covid-19,

Airlangga memastikan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur akan dilanjutkan.

• 22 Desa di Boyolali Naik Kategori Jadi Desa Mandiri
• Bahan Baku Kerajinan Melimpah di Kabupaten Semarang, Perlu Kreativitas Perajin
• Ganjar Gelontorkan Dana Rp247 Miliar untuk Insentif 206.302 Guru Ngaji dan Madrasah Diniyah

“Apalagi sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pembangunan harus dilanjutkan. Kami berharap, proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini, sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024, dan target selesai 2027,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Airlangga, pihaknya meminta pihak BBWS Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan, dan menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.

“Ini sangat komplek, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa, dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik, agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (-)