Cegah Korupsi, Gubernur Kumpulkan Kepala Daerah dan Ketua DPRD

Semarang, Jatengaja.com - Guna mencgah korupsi, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi mengumpulkan seluruh bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta Ketua DPRD se-kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Mereka dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dan pembekalan langsung dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak melakukan praktik tercela korupsi. 

Langkah ini  menyusul adanya peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK kepada sejumlah kepala daerah yakni bupati Pati, Pekalongan, dan Cilacap beberapa waktu lalu. 

• Perdana Sebagai Presiden RI, Prabowo Lakukan Kunjungan Resmi Jepang
• Pentingnya Self Reward Bagi Kesehatan Mental dan Produktivitas
• Ribuan Warga Jateng Ikuti Balik Rantau Gratis ke Jabodetabek
• 21.975 Perantau Asal Jateng Nikmati Program Mudik dan Balik Gratis
• Libur Idulfitri, Konsumsi BBM Gasoline di Jateng dan DIY Naik 28,4%

Kegiatan yang dihadiri Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto didampingi Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Senin 30 Maret 2026.

Acara dihadiri Gubernur Jateng, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jateng Sumanto, Sekda Jateng Sumarno, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng. 

Dalam acara itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Pakta integritas itu ditantatangani Gubernur Jateng, Wakil Ketua DPRD Jateng, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/kota se-Jawa Tengah. 

Luthfi menekankan kepada kepala daerah maupun pejabat publik di wilayahnya untuk menanamkan integritas dalam menajalankan tugas-tugasnya. 

Menurut dia, integritas merupakan tanggung jawab diri sebagai seorang pejabat publik, agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang, apalagi mengarah ke tindak pidana korupsi. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan clear and good governance.

“Kepada KPK saya mohon agar pencegahan lebih didahulukan sebelum dilakukan penindakan yang terakhir. Kami perlu adanya pegangan, penerangan, dan pengawalan sehingga tidak menyimpang," ujarnya.

Apabila ke depan setelah penandatanganan pakta integritas dan mendapatkan arahan dari KPK namun masih ada yang menyimpang atau tertangkap korupsi, Ahmad Luthfi menegaskan itu menjadi risiko dan tanggung jawab personal.

Sementara, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan sudah cukup masif melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mengingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi.

Ia mengapresiasi langkah Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang mengumpulkan seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten dan kota untuk diberikan arahan terkait kesadaran pencegahan korupsi. 

• Jumlah Penumpang Angkutan Umum Lebaran 2026 Capai 10,02 Juta Orang
• Arus Balik Lebaran, Terjadi 251 Lakantas Sebabkan 17 Orang Tewas
• Gubernur Jateng Layat Almarhum Bos Djarum, Bambang Hartono

“Pencegahan memang menjadi salah satu kegiatan KPK selain kegiatan penindakan. Sosialisasi pencegahan korupsi ini inisiatifnya gubernur Jateng,” ujarnya. 

Fitroh menambahkan KPK telah melakukan monitoring ke seluruh daerah di Tanah Air , tidak hanya di wilayh Jawa Tengah. 

"Harapannya, setelah melakukan pencegahan dan menandatangani komitmen atau pakta integritas. Maka itu harus dilakukan, bukan sekadar formalitas,”harapnya. (-)