Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Akan Gandeng Kejaksaan dan Kepolisian untuk Cegah Korupsi Anggaran Dana Desa.

gub desa.jpg

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi akan menggandeng kejaksaan dan kepolisian guna mencegah terjadinya korupsi pengelolaan anggaran dana desa yang nilai mencapai triliunan.  

Gubernur Jateng Akan Gandeng Kejaksaan dan Kepolisian untuk Cegah Korupsi Dana Desa

jatengaja.com

Gemini_Generated_Image_wnt8xtwnt8xtwnt.jpeg

Koperasi Merah Putih  yang digadang-gadang dapat menyerap 2 juta angkatan kerja menghadapi sejumlah tantangan. Dari kapasitas pengurus koperasi, ancaman kredit macet yang berdampak sistemik terhadap perbankan hingga kredibilitas menteri koperasi yang tersandera kasus judi online.       

Digadang Sejahterakan Rakyat, Koperasi Merah Putih Hadapi Sejumlah Tantangan Termasuk Korupsi

korupsi ilustrasi.jpg

Skandal Korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam dua dekade terakhir terus bermunculan, memperlihatkan betapa dalamnya penyakit sistemik yang menggerogoti perusahaan-perusahaan pelat merah Indonesia. 

Ini 5  Skandal Korupsi di BUMN Terbesar Dalam Dua Dekade Terakhir, Terbesar PT Timah 

JUSTINA.png

Pupuk Indonesia Klarifikasi Isu Korupsi Rp 8,3 Triliun: Tidak Berdasar dan Tidak Sesuai Fakta


PT Pupuk Indonesia (Persero) membantah tuduhan korupsi dan dugaan manipulasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang disampaikan sejumlah pihak. 


Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi saat memberikan arahan kepada 7.810 kepala desa pada kegiatan Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang, Selasa (29/4/ 2025).

gub sekolah.jpg

Para kepala desa di Jawa Tengah (Jateng) tidak boleh sedikit-sedikit diganggu atau diancam dengan hukuman pidana penjara, karena akan mengganggu pembangunan di desa.

Gubernur Jateng Minta Kades Jangan Diganggu Atau Diancam dengan Hukuman Pidana Penjara

Undip’s Professor Talk Bahas Peran Perempuan dalam Pencegahan Korupsi

undip.jpg

Semarang, Jatengaja.com - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang kembali menggelar Professor Talk bertajuk “Peran Perempuan dalam Pencegahan Korupsi” pada Senin, 14 April 2025. 

<p>Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar bersiap mengantarkan berkas naskah final Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi dari Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2020. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui sekretaris jenderal secara resmi menyerahkan draf final Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan. Nantinya, berkas Omnibus Law UU Cipta Kerja ditandatangani Jokowi sebelum diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly. DPR memastikan bahwa naskah final UU Cipta Kerja yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi esok total berjumlah 812 halaman. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>


naskah-final-uu-ciptaker-dikirim-ke-jokowi-7

Jakarta, Jatengaja.com -  Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar  menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Sekjen DPR Indra Iskandar Jadi Tersangka Korupsi, Begini Rekam Jejaknya 

KPK Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita (depan) dan Suaminya Alwin Basri

korups ditahan.jpeg

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. 

KPK Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri

Aktifitas sebuah pasar tradisional di kawasan Kota Tangerang. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Ilustrasi Pasar Tradisional - Panji 3.jpg

24 tahun pelaksanaan otonomi daerah belum banyak memberi perubahan bagi rakyat di 38 provinsi. Yang ada, pemerintah daerah masih terus menengadahkan tangan ke Jakarta. Celakanya, dana itu banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, bahkan menyimpang dari peruntukan yang tercantum di APBN.  

Dana APBN untuk Otda Diduga Banyak Diselewengkan Kepala Daerah

Mexico_City_Reforma_Street.jpg

Jatengaja.com – Kejahatan muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial. 