Kemiskinan Capai 11,49%, Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Termiskin di Pulau Jawa

Jogja, Jatengaja.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan prosentasi mencapai sebesar 11,49%. Sementara rata-rata persentase kemiskinan nasional di angka 9,57%.

Berdasarkan data BPS DIY jumlah penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebanyak 463.630 orang atau terjai kenaikkan sebanyak 8.900 orang dibandingkan pada data Maret 2022. 

Meski demikian, warga miskin di DIY pada September 2022 justru turun sebanyak10.900 orang dibandingkan data Susenas pada September 2021.

• Sandal Jepit Ukir Karya Warga Kabupaten Semarang Pikat Bule Australia
• Agar Produk Halal Terjaga, Gus Yasin Dorong Pemerintah Pusat Bentuk Lembaga Pengawas
• 2.500 Orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke Korsel Ikuti Verifikasi Dokumen
• Ada-ada Saja, Bill Gates Akan Coba Membuat Sapi Berhenti Kentut
• Disbudpar Kota Semarang Gelar Pemilihan Denok dan Kenang 2023, Simak Syaratnya

Angka persentase penduduk miskin perkotaan di Jogja pada September 2022 tercatat sebesar 10,64%dan naik 0,08 persen poin dibandingkan Maret 2022. 

Sedangkan garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp551.342,00/kapita/ bulan. Kenaikan kesenjangan pendapatan itu disinyalir akibat adanya beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan lain sebagainya.

Dilansir dari jogjaaja.com jaringan Jatengaja.com menyebutkan berdasarkan Informasi yang dihimpun di wilayah Kota Jogja  sejauh ini masih ada sebanyak 17.451 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin dan rentan miskin. Dari jumlah tersebut 14.986 KK di antaranya merupakan warga kategori rentan miskin dan 2.465 KK lainnya miskin.

Sekretaris Daerah Kota Jogja, Aman Yuriadijaya mengatakan, berdasarkan rapor yang diterimanya angka kemiskinan yang tadinya berada di 7,6% saat ini turun menjadi menjadi 6,2%. Menurutnya fenomena itu menunjukkan bahwa intervensi yang dilaksanakan Pemkot mulai membuahkan progres signifikan.

"Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dari sini bisa membuktikan bahwa intervensi yang telah kami lakukan ada di jalan yang benar. Ke depan intervensi ini yang akan kami lanjutkan lagi," urainya, Jumat (27/1/2023).

Selaras hasil validasi yang ditempuh pada 2022 lalu jumlah warga miskin dan rentan miskin yang ke depan bakal diintervensi via kartu Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) memang meningkat. Sesuai hasil validasi sebelumnya yang digulirkan pada 2020, total sasaran ada di kisaran 15 ribu KK.

"Sejak tahun lalu sudah kami lakukan validasi. Awal tahun ini akan segera didistribusikan. Model dari pusat sekian persen warga itu memang masuk ruang afirmasi pemerintah," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jogja mengaku mengkoordinasikan program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di wilayah setempat lewat berbagai program kerja yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD).

• Pura Mangkunegaran Solo Semakin Menarik Adanya Taman Pracima Tuin
• Jateng Juara Umum 3 Porseni NU 2023, Juara Umum Diraih Jatim
• Bandeng Presto Blendug Buatan Nita Warga Semarang Tembus Pasar Luar Negeri

Upaya dalam menurunkan angka kesenjangan pendapatan sekarang tidak lagi hanya mengandalkan satu atau beberapa OPD saja, melainkan telah terintegrasi.

Menurut Sekda Kota Jogja , Aman Yuriadijaya  persoalan kemiskinan dan pemerataan pendapatan diupayakan agar dientaskan. Sebab pandemi Covid-19 sudah melandai dan juga kondisi perekonomian sudah berangsur-angsur pulih.

"Tapi tetap kita basisnya pada data, tidak hanya dengan perkiraan namun juga data yang valid dan akurat," katanya. 

Tulisan ini telah tayang di jogjaaja.com oleh Ties pada 28 Jan 2023