Dorong Wong Desa Melek Literasi Keuangan, Pemprov Jateng Luncurkan PIKD

Sabtu, 16 September 2023 21:31 WIB

Penulis:SetyoNt

Editor:SetyoNt

desa uang.jpg
Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sumarno (kanan) saat peresmian PIKD di Wonosobo. (dok.jatengprov.go.id)

Wonosobo, Jatengaja.com - Dorong warga desa melek literasi keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jateng.

Bila masyarakat desa sudah melek literasi keuangan, maka dapat terhindar dari investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal. 

Peluncuran PIKD se-Jateng dilakukan Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sumarno di Lapangan Desa Plobangan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jumat 15 September 2023 malam.

Menandai peluncuran PIKD dengan penancapan gunungan dan sejumlah tokoh wayang di batang pisang secara bersamaan oleh Sumarno, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra, Kepala Deosartmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Aman Santosa, serta pejabat terkait lain.

Sumarno mengatakan, masyarakat desa sangat rentan menjadi korban berbagai modus investasi bodong dan pinjol ilegal, karena mereka yang belum bisa memahami dan membandingkan berbagai investasi. 

Demikian pula perihal pinjaman dana, masyarakat desa belum peduli dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh pihak peminjam.

“Ini pekerjaan rumah kita bersama bagaimana meningkatkan literasi keuangan di desa. Pembentukan PIKD yang merupakan sinergi antara Pemprov Jateng, Pemkab Wonosobo, dan Idustri Jasa Keuangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi masyarakat,” ujarnya. 

Dalam pelaksanaanya, lanjut Sumarno  akan dilakukan berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan terhadap masyarakat hingga di pelosok desa.

Adanya PIKD yang dinisasi OJK literasi keuangan cakupannya menjadi lebih luas lagi sehingga masyarakat menjadi familiar terhadap perbankan dan keuangan.

Sumarno yang juga Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jateng, mengatakan, pemanfaatkan teknologi digital juga sangat penting untuk mempermudah berbagai transaksi atau pembayaran. 

“Salah satunya transaksi menggunakan QRIS, selain praktis dan aman, juga terhindar dari peredaran uang palsu maupun uang mutilasi yang marak terjadi di berbagai daerah,” ujarnya. 

Uang mutilasi yaitu satu bagian uang asli disambung dengan bagian uang lainnya yang diduga uang palsu yang merugikan masyarakat.

Selain itu, imbuh Sekda Jateng peran dari Industri Jasa Keuangan (IJK) juga sangat penting untuk membantu masyarakat desa supaya lebih mudah mengakses keuangan di perbankan. 

“Sebab, tidak sedikit masyarakat desa yang enggan masuk ke kantor bank, apalagi berurusan dengan perbankan. Sehingga, pihak perbankan harus menjemput bola dengan datang langsung ke desa-desa,” ujarnya. (-)