Semarang, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengusulkan anggaran dana senilai Rp73,11 trilun untuk pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.

Dokumen usulan anggaran dana itu secara simbolis diserahkan Ahmad Luthfi kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dalam forum Kunjungan Kerja pada masa reses persidangan IV tahun 2024-2025 di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat 25 Juli 2025.

"Kami mohon Komisi V DPR RI bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” kata Luthfi disela acara.

• LAZiS Jateng Bahagiakan 1.120 Anak Yatim Dhuafa di Jawa Tengah
• Dukung Digitalisasi Kopdes Merah Putih, Telkom Hadirkan Digi Koperasi
• BRI Tanam Mangrove Bantu Jaga Ekosistem Pesisir
• Pemerintah Daerah Komitmen Dukung Kelancaran TKA SMA November 2025
• Jasirah Race 2025, Cara BI Kenalkan Wisata Sejarah Serta Kembangkan UMKM dan Ekonomi Jateng

Dana Rp73, 11 triliun itu akan digunakan untuk infrastruktur jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, hingga penanganan rob di Sayung, Demak melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa.

Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diusulkan, tersebar di empat sektor utama, antara lain dua kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, enam kegiatan di sektor penyediaan air minum. Berikutnya adalah 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, dan 28 kegiatan di sektor sumber daya air.

Sedangkan empat kegiatan utama yang menjadi sorotan dalam usulan tersebut meliputi penanganan banjir dan rob Pantai Sayung, Demak, dengan anggaran mencapai Rp1,7 triliun pembangunan pemecah gelombang breakwater dan tanggul rob.

Kemudian peninggian Jalan Kaligawe sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT. Polytron, dengan estimasi anggaran Rp139 miliar (2025–2027).

Penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan, dengan usulan dana sebesar Rp785 miliar. Kemudian penanganan rob di Kabupaten Pemalang, dengan kebutuhan anggaran Rp105,5 miliar.

Gubernur Jateng menyatakan tidak semua kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jateng bisa dipenuhi oleh anggaran dari Pemprov Jateng.

Ia menyebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pemprov Jateng hanya 15 persen dari total APBD, sehingga peran pusat sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Luthfi menekankan, pentingnya pembangunan yang tidak sektoral, sehingga telah bersepakat dengan para bupati dan wali kota se-Jateng untuk membangun secara kolaboratif, lintas kewenangan, hingga ke tingkat desa.

“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” ujarnya.

Luthfi menegaskan, semua usulan ini telah disusun berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. (-)