Semarang, Jatengaja.com - Perkembangan inflasi gabungan sembilan kota dan kabupaten IHK di Jawa Tengah (Jateng) terkendali, berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5%+1%.

Namun demikian, terdapat potensi kenaikan harga komoditas pangan terutama disebabkan peningkatan permintaan masyarakat dalam periode Pilkada dan Nataru 2024, di tengah periode musim tanam padi dan hortikultura.

Beras, sebagai komoditas pangan penyumbang inflasi terbesar pada 2018-2024, menghadapi sejumlah kendala struktural di Jateng, antara lain alih fungsi lahan, inefisiensi pengelolaan lahan.

• Presiden Jokowi Sebut Potensi Zakat di Indonesia Diperkirakan Capai Rp300 Triliun
• Infomedia Sabet Penghargaan Customer Experience Management Services Company of the Year 2024
• BPR Arto Moro - Undip Kerja Sama Ingin Ciptakan SDM Andal Perbankan
• Ini Besaranya Uang Pensiun dan Tunjangan Jokowi Setelah Lengser Jadi Presiden
• Kemenag dan Kemendikbudritek Akan Sederhanakan Proses Perizinan PAUD dan RA

Keterbatasan adopsi teknologi pertanian, dan biaya produksi yang tinggi, yang berdampak terhadap ketersediaan pasokan. Permasalahan rantai pasok yang panjang juga menjadi tantangan bagi komoditas beras.

Sementara itu, produk hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, juga dihadapkan pada produksi yang tidak merata dan rentan dengan anomali cuaca dan hama.

Menyikapi kondisi ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jateng bersama TPID Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), degiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Jateng.

HLM mengusung tema ”Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas,” digelar di Semarang, Kamis (26/9/2024).

Kegiatan dipimpin Penjabat (Pj). Gubernur Jateng, Nana Sudjana dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng, kepala daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pusat Statistik, Kanwil Perbendaharaan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) di Jateng.

Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menyatakan, strategi inovatif dalam pengendalian inflasi perlu dilakukan. Kecukupan komoditas pangan, terutama beras, perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan harga pangan selama Pilkada 2024 melalui operasi pasar yang masif dan distribusi Cadangan Beras Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada kelompok rentan.

“Kami menghimbau kepada bupati dan wali kota di Jawa Tengah meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani serta penyuluh pertanian dalam intensifikasi lahan, mengoptimalkan digital farming, memanfaatkan lahan tidur, memperluas urban farming serta perlunya menyusun neraca pangan,” ujar Nana.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Rahmat Dwisaputra dalam kesempatan sama, menyampaikan urgensi penguatan koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi serta inovasi pengendalian inflasi pangan secara end-to-end.

Inovasi dari hulu ke hilir dimaksud harus dioptimalisasi secara simultan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong perluasan jangkauan distribusi.

• Anantya dari Kota Semarang dan Ardelia dari Kota Solo Terpilih Mas dan Mbak Jateng 2024
• Perkuat Ekonomi Masyarakat, Pemkab Purbalingga Salurkan Dana Bansos Senilai Rp4,3 Miliar
• Ribuan Peserta Ikut Bhayangkara Zebra Run 2024 Berhadian Total Rp31 juta

“Optimalisasi BUMD dan BUMP perlu ditingkatkan untuk memperpendek rantai distribusi dan menjadi offtaker dalam menyerap pasokan yang berlebih,” katanya.

Rahmat menambahkan untuk menjaga kecukupan pasokan di setiap kabupaten dan kota di Jateng perlu Kerjasama Antar Daerah (KAD) diperluas mencakup antar-provinsi.

“Melalui penyelenggaraan HLM dan Rakorwil tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi diantara stakeholder di Jateng sehingga dapat memberikan solusi yang inovatif dan efektif guna mengatasi tantangan ketahanan pangan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi lokal, melindungi daya beli masyarakat, dan menjaga stabilitas harga pangan,” ujar Rahmat. (-)