Jakarta, Jatengaja.com - Sampai semester I-2024, utang luar negeri Indonesia tercatat senilai U$407,3 miliar atau sekitar Rp6.580 triliun (kurs Rp16.160) mengalami kenaikan sebesar 1,8% secara tahunan (yoy).

Meski begitu struktur utang luar negeri Indonesia dinilai Bank Indonesia (BI) masih sehat, dengan komposisinya didominasi utang jangka panjang mencapai 85,9%, sedangkan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,8%. Posisi utang luar negeri Indonesia terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemerintah dan swasta.

"Perkembangan ini bersumber dari utang luar negeri sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," terang Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta dilansir dari jogjaaja.com jaringan jatengaja.com, Jumat (19/7).

• Produk 20 UMKM Terpilih Jateng Akan Ikuti Pameran Internasional di Bali
• PIMAJT Memberikan Santunan kepada 436 Anak Yatim dan Yatim Piatu Senilai Rp218 Juta
• Hadapi PON 2024, Pengprov Wushu Jateng Berangkatkan 10 Atlet Tray Out ke Vietnam
• Staf Khusus PJ Bupati Kudus yang Temui Presiden Israel Akhirnya Dipecat
• Jelang HUT RI di IKN, Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi Dipastikan Siap

Hingga akhir semester I-2024, Utang Luar Negeri Pemerintah mencapai total US$191 miliar atau sekotar Rp3.085 triliun, jumlah tersebut mengalami kontraksi sebesar 0,8% secara year-on-year (yoy).

Bank Indonesia menuturkan penggunaan utang dialokasikan untuk sektor-sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, konstruksi, dan sektor lainnya yang vital.

Hampir seluruhnya, sekitar 99,99%, merupakan utang jangka panjang. Dengam presentase komposisi tersebut, BI mengklaim pemerintah masih bijak dalam pengelolaan utang yang stabil dan berkelanjutan.

Sementara itu, utang luar negeri Swasta mencapai total US$197,6 miliar atau sekitar Rp3.192 triliun, jumlah tersebut juga mengalami kontraksi sebesar 0,4% yoy. Sebagian besar utang berada di sektor industri pengolahan, keuangan, dan pertambangan. Implementasi di berbagai sektor tersebut menjadi indikator kebutuhan investasi dan operasional yang besar di sektor-sektor ini.

Dilaporkan, sebanyak 76,1% dari utang swasta ini merupakan utang jangka panjang, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan keuangan dan pelunasannya oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Bank Indonesia bersama pemerintah mengkalim terus melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Langkah-langkah strategis diambil untuk mengoptimalkan penggunaan ULN dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

BI berkesimpulan Utang Luar Negeri Indonesia hingga semester I-2024 berada dalam kondisi terkendali dan terstruktur dengan sehat. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, ULN diharapkan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur utang negara terdiri dari dua komponen utama, yaitu Utang Luar Negeri (ULN) dan Utang Dalam Negeri (UDN). ULN merupakan pinjaman yang diperoleh pemerintah dari pihak luar negeri, seperti bank asing, lembaga keuangan internasional, atau negara lain. Mata uang yang digunakan untuk denominasi ULN bervariasi, namun umumnya menggunakan dolar AS.

Di sisi lain, UDN adalah pinjaman yang diperoleh pemerintah dari pihak dalam negeri, seperti masyarakat, perbankan domestik, dan Bank Sentral. Pinjaman ini didenominasikan dalam mata uang rupiah.

• Menteri ATR/BPN Luncurkan Layanan Sertifikat Tanah Elektronik 29 Kantor Pertanahan di Jateng
• Rumdin Bupati Kendal Disulap Jadi Tempat Wahana Bermain Anak-Anak Gratis
• DPRD Jateng Ajukan Inisiasi 4 Raperda Baru, Ini Tanggapan Sekda Sumarno

Utang pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, pada awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, utang pemerintah yang diwariskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat sebesar Rp2.608,78 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di angka 24,75%.

Seiring berjalannya waktu dan berbagai program pembangunan infrastruktur serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, utang pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan.

Hingga akhir Juli 2023, utang pemerintah dilaporkan naik drastis menjadi Rp7.855,53 triliun. Peningkatan ini juga tercermin dalam rasio utang terhadap PDB yang melonjak menjadi 37,78%. Menurut laporan Bank Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024, utang pemerintah Indonesia kembali mengalami kenaikan, mencapai Rp8.253,09 triliun. (-)