Banda Aceh, Jatengaja.com – Pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro (UMi) terus dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Kali ini, PIP menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dalam pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro (UMi). Nota kesepakatan ditandatangani Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, Ririn Kadariyah dan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Acara berlangsung di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (3/6/2022).

Kedua pihak sepakat bersinergi sesuai masing-masing tugas dan fungsi. Tujuannya demi mewujudkan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Kedua pihak sepakat memilih PT LKMS Mahirah Muamalah sebagai penyalur pembiayaan UMi di Kota Banda Aceh, Aceh. Mahirah Muamalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Banda Aceh yang didirikan pada 2017 lalu.

"Kami sangat senang. Berkat dukungan dari wali kota, LKMS Mahirah Muamalah bisa berkembang dengan baik. Sehingga bisa kami tetapkan sebagai lembaga penyalur pembiayaan UMi ini," kata Ririn dalam siaran persnya.

• Negara-Negara Ini Tak Pungut Pajak Penghasilan Warganya
• 2.776 Jemaah Awali Pemberangkatan Calhaj Indonesia 2022 ke Tanah Suci
• Dari WhatsApp Web Bisa Kirim Pesan Suara, Berikut Caranya

Menurut Ririn, PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan BUMD pertama yang menjadi lembaga pembiayaan UMi berkonsep syariah.

"Kalau kami lihat, ini baru satu-satunya lembaga UMi syariah yang merupakan BUMD," katanya.

Ririn juga mengapresiasi kinerja PT LKMS Mahirah Muamalah yang tetap mampu melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meski di masa pandemi Covid-19.

Catatan inilah yang memantapkan Pusat Investasi Pemerintah untuk memilih PT LKMS Mahirah Muamalah sebagai penyalur pembiayaan UMi di Kota Banda Aceh sejak 19 April 2022.

"Kami berharap BUMD nantinya turut ikut mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat," katanya.

Perjuangan Panjang

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menceritakan perjuangan panjang pihaknya untuk mewujudkan PT LKMS Mahirah Muamalah menjadi BUMD syariah pertama penyalur pembiayaan UMi.

Perjuangan itu akhirnya berbuah manis setelah Pemko Banda Aceh dan Pusat Investasi Pemerintah resmi menandatangani nota kesepakatan pada hari ini.

"Alhamdulillah, kini Mahirah Muamalah sudah mendapat dukungan dari Pusat Investasi Pemerintah. Saya rasa ini sangat berarti dalam rangka penguatan Mahirah Muamalah," kata Aminullah.

• Mantan Rektor Undip Semarang Prof. Susilo Wibowo Meninggal Dunia
• SRC Berkomitmen Bawa Transformasi dan Digitalisasi UMKM Toko Kelontong Indonesia pada HUT Ke-14
• PSIS Semarang Satu Grup dengan Musuh Bebuyutan Persis Solo di Piala Pramusim 2022

Menurut Aminullah, tujuan PT LKMS Mahirah Muamalah didirikan tak lain untuk membantu UMKM di Kota Banda Aceh yang tidak terjamah oleh bank konvensional.

Sebab, tak sedikit dari mereka yang selama ini memeroleh pembiayaan dari rentenir. Bahkan persentasenya mencapai 80 persen. Para pelaku UMKM kala itu sangat dirugikan lantaran harus membayar bunga yang besar.

Setelah PT LKMS Mahirah Muamalah beroperasi, peran rentenir dalam sisi permodalan UMKM kian terkikis. Bahkan saat ini persentasenya hanya dua persen.

"Bahkan sekarang tinggal dua persen lagi. Itu pun mereka sembunyi-sembunyi. Jadi ini adalah kesuksesan besar yang kami rasakan. Sekarang siapa saja butuh modal, kini sudah ada Mahirah Muamalah," katanya. (-)