Semarang, Jatengaja.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong dinas-dinas yang memiliki pengeluaran BBM cukup besar agar beralih menggunakan kartu RFID (Radio Frequency Identification) Pertamina sebagai sistem pembayaran.

Menurut Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan menggunakan kartu RFID Pertamina, maka Pemkot Semarang bisa memonitor langsung pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) di setiap instansi.

“Dengan menggunakan RFID ini semua bisa transparan untuk pengeluaran BBM,” kata wali Kota Semarang saat meresmikan pemakaian kartu RFID Pertamina untuk pembayaran transaksi BBM non-tunai pada mobil operasional Disperkim di SPBU Sultan Agung, Jalan Sisingamangaraja, Semarang, Jumat 5 Januari 2024.

• Layanan Indosat di Jateng dan DIY Kembali Normal
• Pertamina Gelar Promo, Beli BBM Pakai MyPertamina Dapat Cashback 8% OVO
• Wanita China Merasa Gerah, Pemerintah Paksa Punya Banyak Anak
• Pemerintah Mulai 1 Januari 2024, Berlakukan Pembelian LPG Tabung 3 Kg Wajib Sudah Terdaftar
• Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli Meninggal Dunia di Jakarta

Dilansir dari semarangkota.go.id, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang telah memulai penggunaan kartu RFID untuk pembayaran transaksi BBM non-tunai pada operasional mobil dinas.

“Ini adalah trobosan dari Disperkim yang bekerja sama langsung dengan Pertamina, sehingga semua transaksi operasional bisa cashless,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mbak Ita sapaan akrab wali kota Semarang, menyatakan tak hanya mobil dinas, semua kendaraan yang beroperasi di Disperkim wajib menggunakan kartu RFID, seperti truk-truk dan truk skylift, termasuk untuk bahan bakar mesin pemotong rumput yang menggunakan kemasan pembayaran.

Banyak keuntungan menggunakan kartu RFID dalam bertransaksi yakni hanya bisa dipakai di plat dinas tersebut dan tidak bisa dipakai plat mobil lainnya, sehingga tidak bisa disalahgunakan.

Bisa monitor dan transparansi anggaran BBM operasional dinas. Setiap bulan dinas bisa mengecek laporan realisasi belanja BBM di website Pertamina Retail. Selain itu, efisiensi dan tidak perlu ada kembalian karena sudah cashless.

“Rencananya dinas-dinas yang memiliki anggaran BBM besar akan didorong untuk menggunakan kartu RFID, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, atau dinas lainnya agar bisa bekerja sama dengan Pertamina Retail. Ini untuk mempermudah monitoring pengeluaran atau realisasi BBM di satu dinas,” ujar Mbak Ita.

Sementara, Kepala Disperkim, Yudi Wibowo mengatakan, anggaran pengeluaran BBM setiap tahun mencapai Rp5.396.542.800 untuk 25 unit mobil, 58 truk berat, 34 kendaraan roda 3, dan 92 unit sepeda motor, mesin potong, dan mesin pompa.

"Dengan menggunakan RFID, maka kuota habisnya berapa akan kelihatan. Sehingga jika ada Silpa pasti akan kelihatan. Jadi saat ada pemeriksaan kita tinggal buka laporannya sudah tercatat di website," ujarnya.

• Simak Cara Memilih Jurusan Kuliah yang Tepat untuk Masa Depanmu
• Kinerja 2023 Memuaskan, BPR Arto Moro Optimistis Masuki 2024
• Awal Januari 2024, Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax Jadi Rp12,950 Per Liter

Sementara, Sales Area Manager 4 PT Pertamina Retail, Sugeng Rihadi menjelaskan, jika RFID sebetulnya alat pembayaran cashless yang sudah dikembangkan cukup lama oleh Pertamina.

Saat ini, kata Sugeng sudah bekerjasama dengan instansi-instansi lain, agar penggunaan bahan bakar bisa termonitor dengan baik.

“Selain Disperkim, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang juga telah melalui tahap proses pendaftaran dan kontrak, untuk segera menggunakan kartu RFID. Menyusul DPU, inspektorat dan dinas lainnya, serta kecamatan akan menggunakan RFID," ujarnya. (-)