Jakarta, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif terbaik untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 19 Desember 2023.

"Alhamdulillah Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut,” kata Nana Sudjana usai menerima penghargaan dari Wapres dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

• Inka Luncurkan Kereta Baru Berteknologi Tinggi
• Tahun 2024, Pemerintah Ingin Tambah Utang Baru Rp600 Triliun
• Metranet Dukung Percepatan Penurunan Stunting
• Puluhan Peserta Ikuti Sindoro-Sumbing Duathlon 2023 Wonosobo
• Sepekan Digelontor Operasi Pasar, Harga Cabai di Kota Semarang Turun Jadi Rp50 Ribu

Nana berharap, keterbukaan informasi publik yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh Pemprov Jateng dapat menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dengan pemerintah.

Dengan begitu, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan pada akhirnya tercipta sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance).

“Kami akan menjamin informasi ini agar sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan. Supaya masyarakat tahu apa yang dikerjakan dalam hal memberikan pelayanan dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa rakyat berhak memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara.

Peran aktif itu baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Selain Pemprov Jateng, ada satu desa di Jateng yang menerima penghargaan serupa, yakni Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yang menyabet desa informatif terbaik nasional.

“Kita harapkan desa ini menjadi percontohan bagi desa lain. Ini akan terus kami sosialisasikan, ke depan desa-desa lain bisa mendapatkan predikat yang sama," kata Nana.

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

Menurut Wapres transparansi informasi adalah jalan merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat

"Saya senang tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang informatif bertambah secara signifikan," katanya.

• Kemenperin Buka Akses Pendanaan Puluhan Startup
• Strategi Khusus Perbankan Hadapi Tahun Politik
• BNI Siapkan Uang Tunai Rp22,02 Triliun untuk Libur Panjang Akhir Tahun

Tercatat pada tahun 2018 terdapat 15 badan publik informatif, sedangkan tahun 2023 melonjak menjadi 139 badan publik.

Peningkatan itu diikuti dengan penurunan jumlah badan publik tidak informatif, dari 303 lembaga pada tahun 2018 menjadi 147 lembaga pada tahun 2023.

"Selamat kepada para penerima penghargaan badan publik informatif terbaik. Jadikan penghargaan Ini sebagai pengingat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat," kata Wapres Ma'ruf Amin. (-)