Semarang, Jatengaja.com - Industri perbankan optimistis bisnis maupun kondisi ekonomi secara makro akan terjaga dengan baik menjelang tahun politik di 2024. Hasil survey, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit tahun 2023 sebesar 10,9 persen (yoy), turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,4 persen (yoy).

Kehadiran tahun politik diprediksi akan menggenjot permintaan kredit perbankan. Sektor kredit yang dinilai akan menyumbang pertumbuhan kredit signifikan di tahun politik antara lain ultramikro dan konsumsi, khususnya makanan dan minuman.

Selain kedua sektor tersebut, di tahun 2024 sektor pertambangan dan perdagangan umum juga diprediksi potensial menyumbang pertumbuhan kredit yang signifikan.

Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali BPR Arto Moro, Prof Dr H Subyakto SH MH MM menilai, kehadiran tahun politik secara matematis akan menghadirkan peluang bagi sektor perbankan. Hal ini dikarenakan saat pemilu akan banyak aktivitas kampanye yang berkontribusi mendongkrak produksi UMKM, seperti garmen dan makanan.

• Kemenperin Buka Akses Pendanaan Puluhan Startup
• Mau Liburan, Inilah Daftar 5 Pantai Terbaik di Indonesia
• Rektor Undip Beri Gelar Profesor Kehormatan kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono

‘‘Tahun politik merupakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan. Ini menjadi peluang karena banyaknya uang yang beredar tentu menjadi potensi besar meningkatkan fungsi intermediasi bank, tentunya tetap harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian,” kata Prof Subyakto.

Anggota DPR periode 2009-2014 tersebut menyoroti tren pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi menjelang akhir tahun 2023. Walaupun tahun pemilu sudah di depan mata dan aktivitas kampanye sudah dimulai, pertumbuhan kredit ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Pembiayaan sektor UMKM tidak tumbuh sebesar pemilu tahun sebelumnya. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan bahwa perputaran uang menjelang tahun pemilu belum membawa dampak yang positif bagi sektor UMKM.

‘‘Secara keseluruhan di tingkat lokal maupun nasional, pertumbuhan kredit tidak terlalu menggembirakan. Pertumbuhan dana pihak ketiga baik deposito dan tabungan juga kurang signifikan. Hal ini membuat perbankan harus jeli, cermat, dan membaca peluang sehingga dapat memanfaatkan dengan baik perputaran uang yang terjadi di tahun politik,’’ ujarnya.

Prof Subyakto mengingatkan para pelaku perbankan harus mempersiapkan diri secara hati-hati dalam menjalankan bisnis di tahun pemilu, baik pra pemilu maupun pasca pemilu. Hal ini karena sengitnya kontestasi pemilu pasti akan membawa dampak terhadap stabilitas politik dan ekonomi.

‘‘Harapan kita semua adalah pemilu berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Karena kestabilan politik sangat berdampak besar terhadap kondisi perekonomian. Hal ini juga yang membuat banyak pelaku usaha wait and see menjelang pemilu sehingga perputaran ekonomi tidak tumbuh secara maksimal,’’ katanya.

Terima Hasil Pemilu

Kehati-hatian pelaku perbankan dalam mensikapi tahun pemilu kali ini adalah beralasan. Hal ini menurutnya, dalam setiap pemilu pasti menghadirkan dinamikanya tersendiri. Untuk itu, setiap pihak nantinya dapat menerima apapun hasil pemilu dengan baik.

‘‘Ketidakpuasan dalam setiap kompetisi adalah lumrah. Tetapi kita berharap agar setiap ketidakpuasan tersebut diselesaikan melalui koridor hukum yang sudah disediakan, yaitu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mari berkompetisi secara sehat dan menyikapi hasilnya secara bermartabat,’’ tuturnya.

Ditanya mengenai strategi yang harus dipersiapkan oleh pelaku perbankan menghadapi tahun politik, penyuka olahraga renang dan gym tersebut mengatakan bahwa penguatan likuiditas dan penerapan prudential banking atau prinsip kehati-hatian menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.

• Catat, 7 Dampak Mengerikan Asam Sulfat Bagi Kesehatan Manusia
• Beri Dana Pensiun untuk Karwayan, BPR Arto Moro Gandeng DPLK Bank Jateng
• PaDi UMKM Sediakan Modal Usaha hingga Rp2 Miliar

Peningkatan permintaan kredit akibat pelaksanaan pemilu tentu membutuhkan ketersediaan permodalan dan likuiditas yang kuat. Dengan aset yang cukup, permintaan kredit yang diajukan oleh para pelaku usaha akan dapat dipenuhi.

Sementara dari sisi prudential banking, permintaan kredit untuk keperluan pemilu juga membutuhkan kecermatan analisa terkait kemampuan dan sumber pengembalian pinjaman debitor. Apabila tidak dilakukan analisa dengan baik dan mendalam, pemberian kredit terkait pemilu bisa menjadi beban karena berpotensi menjadi kredit bermasalah.

‘‘Bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit terkait dengan kepentingan politik atau kampanye. Apabila tidak cermat dan hati-hati, potensi gagal bayar sangat besar. Hal ini karena tipikal kontestan pemilu cenderung akan habis-habisan. Begitu kalah bisa dipastikan tidak punya kemampuan ekonomi mencukupi,’ tuturnya. (-)