Wonosobo, Jatengaja.com - Dorong warga desa melek literasi keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jateng.

Bila masyarakat desa sudah melek literasi keuangan, maka dapat terhindar dari investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Peluncuran PIKD se-Jateng dilakukan Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sumarno di Lapangan Desa Plobangan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jumat 15 September 2023 malam.

• Impor Beras Indonesia Januari-Agustus 2023 Capai 1,59 Ton, Paling Banyak dari Thailand
• BI Jateng Sediakan Pojok Braille Tempat Baca Bagi Penyandang Tunanetra
• Mbak Ita Pastikan Persediaan Air Bersih Kota Semarang Aman Hingga Desember 2023
• Korupsi Jalan Tol MBZ Terkuak
• Telkomsat Perkuat Konektivitas Digital di Papua Pegunungan

Menandai peluncuran PIKD dengan penancapan gunungan dan sejumlah tokoh wayang di batang pisang secara bersamaan oleh Sumarno, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Rizki Handayani, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra, Kepala Deosartmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Aman Santosa, serta pejabat terkait lain.

Sumarno mengatakan, masyarakat desa sangat rentan menjadi korban berbagai modus investasi bodong dan pinjol ilegal, karena mereka yang belum bisa memahami dan membandingkan berbagai investasi.

Demikian pula perihal pinjaman dana, masyarakat desa belum peduli dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh pihak peminjam.

“Ini pekerjaan rumah kita bersama bagaimana meningkatkan literasi keuangan di desa. Pembentukan PIKD yang merupakan sinergi antara Pemprov Jateng, Pemkab Wonosobo, dan Idustri Jasa Keuangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pelaksanaanya, lanjut Sumarno akan dilakukan berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan terhadap masyarakat hingga di pelosok desa.

Adanya PIKD yang dinisasi OJK literasi keuangan cakupannya menjadi lebih luas lagi sehingga masyarakat menjadi familiar terhadap perbankan dan keuangan.

Sumarno yang juga Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jateng, mengatakan, pemanfaatkan teknologi digital juga sangat penting untuk mempermudah berbagai transaksi atau pembayaran.

“Salah satunya transaksi menggunakan QRIS, selain praktis dan aman, juga terhindar dari peredaran uang palsu maupun uang mutilasi yang marak terjadi di berbagai daerah,” ujarnya.

• 815 Atlet Difabel Ikuti Ajang Peparprov Jateng 2023 di Pati
• Mau Berwisata ke Kabupaten Semarang, Ini 9 Tempat Tujuan Wisata Populer
• Masyarakat Rembang Diajak Ekspresikan Kreativitas di Medsos

Uang mutilasi yaitu satu bagian uang asli disambung dengan bagian uang lainnya yang diduga uang palsu yang merugikan masyarakat.

Selain itu, imbuh Sekda Jateng peran dari Industri Jasa Keuangan (IJK) juga sangat penting untuk membantu masyarakat desa supaya lebih mudah mengakses keuangan di perbankan.

“Sebab, tidak sedikit masyarakat desa yang enggan masuk ke kantor bank, apalagi berurusan dengan perbankan. Sehingga, pihak perbankan harus menjemput bola dengan datang langsung ke desa-desa,” ujarnya. (-)