Jakarta, Jatengaja.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama melalui program Sehati menyediakan 25.000 kuota sertifikasi halal gratis bagi UMK.

Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang dilaunching tahun 2021 merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala BPJPH Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Aqil Irham menyatakan, program Sehati akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun.

• Jumlah Wisatawan ke Kabupaten Kendal Meningkat
• Pemprov Jateng Akan Tambah Jumlah Penerima Insentif Pengajar Agama
• Sahabat Telkomsel, Wadah Talenta Digital Content Creator
• Tanpa Alasan Jelas, Presdir Asuransi Tugu Pratama Indra Baruna Mundur
• Kunjungi Brebes, Waka Polri Ingatkan Masyarakat Tak Euforia, Tetap Taati Prokes

“Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kami menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini," katanya dilansir dari kemenag.go.id, Selasa (22/3).

Aqil menyebut kuota 25.000 itu hanya digunakan untuk fasilitasi usaha mikro dan kecil (UMK) yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal self declare.

Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

"BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta,” ujarnya.

Menurutnya pada tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran mencapai Rp16,5 miliar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK.

Pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal.

BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP), KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan.

“Kami saat ini sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahim dengan gubernur, bupati, dan walikota guna mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk yang bisa disertifikasi halal,” ujar Aqil. (-)