Semarang, Jatengaja.com – Hingga saat ini, sebanyak 92 persen desa atau kelurahan di Jateng sudah terbebas dari masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Tingginya capaian itu tak lepas dari program jambanisasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Atas capaian tersebut, Kementerian Kesehatan pun memberi apresiasi.

“Indikator untuk SBS kan hitungannya per desa atau per kelurahan ya. Saat ini kurang lebih kabar terbaru kami tadi dapatkan tuh kurang lebih 92 persen desa kelurahan di Jawa Tengah itu sudah 100 persen ODF (Open Defecation Free) bahkan SBS,” kata Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes RI, Anas Maruf, usai Dialog Membangun Komitmen Menuju Deklarasi Provinsi Jawa Tengah, Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (29/3/2023).

• Semen Baturaja Raih Kredit Rp901,425 Miliar
• Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Bakal Rugi Triliunan Rupiah
• BPR Arto Moro Optimistis Dana Simpanan Nasabah Tumbuh Makin Pesat

Dikatakan, capaian itu karena komitmen Gubernur Ganjar Pranowo sejak periode pertamanya yang gencar memenuhi satu dari tiga faktor tercapainya 100 persen SBS. Pertama adalah pemenuhan sarana prasarana. Faktor kedua adalah regulasi dan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah peran serta masyarakat dengan perubahan perilaku.

“Penting itu. Berarti ada ada dukungan kebijakan, ada dukungan perencanaan penganggaran kemudian diwujudkan dalam bentuk suplai yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur sarana prasarana untuk bahwa seluruh KK itu punya akses terhadap jamban,” ujarnya.

Komitmen Kepala Daerah

Capaian tersebut bisa disempurnakan dengan mendorong enam kabupaten yang warganya masih BAB sembarangan. Anas juga senang karena dalam dialog tersebut, para bupati dan wali kota yang hadir menunjukkan komitmennya.

“Para bupati wali kota sudah menyampaikan komitmen untuk segera mencapai dari 6 (daerah) itu. Nanti harapannya seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini bisa 100 persen ODF,” katanya.

Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, jambanisasi menjadi salah satu program yang juga sejalan dengan kebijakan untuk penurunan kemiskinan ekstrem.

“Sekarang datanya cukup terus kemudian kalau anggaran APBD nya sudah ada segera dieksekusi Kalau nggak ya sama seperti penurunan kemiskinan ekstrem karena ini juga kita masukkan di sana. Kami carikan CSR, Baznas, filantrop, bantuan dari siapapun agar kami bisa mempercepat itu,” ujarnya.

• Pemkab Semarang Gandeng UNS Gelar Seleksi Kompetensi 1.577 Calon PPPK
• Jamkrindo Beri Pelatihan Pemanfaat Media Digital untuk Tingkatkan Reputasi Bisnis UMKM
• Mengenal Surface Mining, Penambangan Terbuka Tanpa Peledakan di Pabrik SIG Tuban

Data Dinkes Jateng mencatat, bantuan stimulan jamban telah dibagikan sejak 2015 hingga saat ini, dengan jumlah totalnya 35 ribu paket jamban. Per paket bantuan itu, terdiri atas semen, kloset, pipa paralon. Bantuan jambanisasi pada 2022 juga dilakukan, dan sebanyak 7.181 ribu paket jamban gratis untuk warga.

“Kami akan bantu agar masyarakat punya akses jamban, syukur-syukur masing-masing punya sendiri-sendiri dan pengertian akses jamban itu juga kalau ada toilet ya. Ada septitanknya, bukan dibuang ke kali atau ke kolam, itu tidak masuk kategori, agar kami hidupnya jauh lebih sehat,” ujarnya. (-)