Semarang, Jatengaja.com - Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof Dr H Mohammad Nuh DEA mengajak pengurus WBI Jawa Tengah menjadikan wakaf sebagai lifestyle atau gaya hidup.

“Jadikan wakaf sebagai gaya hidup, dengan gerakan tiada hari tanpa berwakaf, tiada hari Jumat tanpa berwakaf, dan tiada bulan tanpa berwakaf,” katannya, dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Perwakilan BWI Jateng di Gedung B Pemprov Jateng, Semarang, Selasa (26/7).

Rakorwil diikuti 116 perwakilan BWI Jateng dan 35 kabupaten/kota di Jateng dibuka Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin Maimoen.

• Polri Ungkap Gaji Tersangka Eks Presiden ACT, Ahyudin Capai Rp450 Juta Per Bulan
• Siswa SMKN 2 Bawang Banjarnegara Berhasil Modifikasi Motor Litrik
• Kolaborasi Pertamina, Angkasa Pura I, dan BEM Undip Tanam 12.000 Mangrove di Pantai Mangunharjo Semarang
• Prof. Ilyas Supena Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Ilmu Filsafat Islam UIN Walisongo Semarang
• IndiTalk IndiHome Jateng DIY Gelar Webinar Perencanaan Keuangan

Rakorwil dihadiri Kakanwil Kemenag Jateng H. Musta'in Ahmad, SH, MH, Ketua Baznas Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi, dan Ketua Badan Wakaf Indonea, Jateng Drs Imam Maskur MSi.

Tampil sebagai narasumber rakorwil Divisi Penelitian dan Pengembangan BWI Jateng Dr H Nur Khoirin YD MAg, dan Sri Hartini SH MH MEng dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jateng.

Lebih lanjut Prof. Nuh menyatakan agar pengurus Badan Wakaf Indonesia selalu bersyukur karena tidak semua orang bisa bersyukur dan bersyukur karena hati kita dipertautkan dengan perwakafan.

“Begitu orang yang mendengar kata wakaf, ada yang berucap 'wakaf opo meneh, paling njaluk duit, paling urunan'. Tapi Alhamdulillah, Anda justru menjadi penggerak, pencinta dan pejuang perwakafan. Jadi, kita harus bersyukur,” ujarnya.

Mantan Mendikbud ini menegaskan menjadi penggerak perwakafan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang ada serta bisa memberi jawaban karena kehidupan kita dinilai berapa jumlah jawaban yang kita selesaikan.

“BWI harus bangkit dan semangat dan songsong masa depan perwakafan yang dulu pernah mengalami kejayaan,” tandas Prof. Nuh.

Sementara, Ketua BWI Jateng, Imam Maskur menyatakan salah satu persoalan yang akan dibenahi adalah terkait literasi nazhir yang kurang mendalam.

Pasalnya, ada anggapan nazhir yang mengelola wakaf mendapatkan keseluruhan pendapatan wakaf, padahal semestinya hanya 10%, selebihnya dikembalikan untuk kesejahteraan umat.

Dia mencontohkan misalnya, wakaf tanah satu hektar sewanya dalam satu tahun dapat Rp20 juta, maka nazhir hanya dapat 10%atau Rp2juta.

“Pendapatan lainnya untuk umat, misalnya apakah membeli tanah lagi atau kesejahteraan lingkungan,” ujarnya.

Persoalan lain, imbuh Imam Maskur yang juga Kabiro Kesra Pemprov Jateng adalah peruntukan wakaf, karena antara yang dilaporkan tidak sama dengan praktiknya, seperti wakaf untuk pendidikan malah digunakan untuk bisnis.

“'Permasalah ini yang akan kami segera dibenahi. Sesuai arahan dari Prof Nuh, wakaf uang akan menjadi program prioritas kami ke depan, karena manfaatnya sangat luar biasa,” tandasnya.

• Ganjar Pranowo Terima Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari KLHK
• KPPU Naikan Status Hukum 27 Perusahaan Diduga Kartel Migor ke Tahap Pemberkasan
• Polda Jateng Mutasi Jabatan Karo SDM, Dirreskrimsus, dan 3 Kapolres

Sedangkan Nur Khoirin dalam paparannya menjabarkan wakaf adalah lembaga sosial keagamaan dalam Islam yang sangat kuat dalilnya, dan sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebutkan estimasi valuasi wakaf di Indonesia sudah mencapai sekitar Rp2.000 triliun pada 2021.

Hal ini penggambaran betapa dermawannya masyarakat Indonesia yang secara kultural telah memiliki jiwa berbagi, memberikan hartanya untuk kemaslahatan umat.

“Indonesia bahkan merupakan salah satu negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index 2019,” tandasnya.

Hanya saja, imbuh Nur Khoirin masih ada permasalahan yang ada di masyarakat yakni tentang pemahaman tentang hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan masih lemah.

Sering terjadi ikhtilaf tentang hal-hal yang sepele tetapi mengganggu, dan bahkan menjurus kepada perpecahan. Selain itu, pemberdayaan aset wakaf, pemanfaatan wakaf masih konvensional/apa adanya, belum semua wakaf tercatat dan tersertifikat.

''Penataan Nazhir (penerima wakaf dari wakif) juga harus dilakukan. Nazhir tidak jelas, atau belum terdaftar di BWI, dan belum bisa berfungsi secara maksimal, manajemen masih tradisional,'' katanya. (-)