Polemik Desa Wadas, Gubernur Gelar Rapat Bersama

Sulistya - Senin, 14 Februari 2022 20:01 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundang Kepala Kanwil BPN Jateng, Kepala BBWS Serayu Opak, dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng mengikuti rapat membahas polemik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (14/2/2022). (Jatengaja.com/dok/Humas Pemprov Jateng)

Semarang, Jatengaja.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundang Kepala Kanwil BPN Jateng, Kepala BBWS Serayu Opak, dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng mengikuti rapat membahas polemik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (14/2/2022).

Hal itu dilakukan setelah gubernur mendatangi Desa Wadas untuk mendengar masukan dari warga yang menolak desanya dijadikan tambang batu andesit.

Dalam rapat itu, gubernur meminta para pejabat untuk tidak bermain-main terkait proyek Bendungan Bener.

“Abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan. Apakah bisnis, kepentingan pribadi, dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main,” tutur gubernur.

Gubernur juga meminta para pihak terkait melakukan evaluasi. Evaluasi fokus pada tiga hal, yakni evaluasi teknis terkait proyek pembangunan Bendungan Bener. Ganjar juga meminta semua pihak melakukan evaluasi terkait cara pendekatan, dan membuka lebar-lebar ruang dialog.

“Kemarin saya ke Wadas, ternyata sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan, kecuali ada ancaman,” kata gubernur.

Evaluasi

Dia menegaskan, sejak awal sudah ada kesepakatan tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, Ganjar menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.

“Kami serahkan ke Kapolda, mangga dievaluasi. Karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi mangga Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik,” katanya.

Ganjar meminta BPN dan BBWS lebih proaktif menyelesaikan persoalan proyek itu. Sejumlah hal teknis, seperti pembayaran ganti rugi pada masyarakat yang sudah setuju, harus segera dilakukan agar masyarakat tenang.

“Yang sudah setuju segera dibayarkan, yang belum setuju kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa, dan lain sebagainya, agar semua memahami,” katanya. (-)

Editor: Sulistya

RELATED NEWS