Semarang, Jatengaja.com - Sinergitas kebijakan menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing Jawa Tengah (Jateng) di kancah nasional maupun global.

Kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, mendorong peningkatan investasi, serta mempercepat digitalisasi khususnya untuk segmen pemerintah.

Inilah benang merah acara High Level Meeting yang digelar Bank Indonesia (BI) Jateng, mengusung tema “Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Stabilisasi Harga, Investasi dan Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah 2025” di Kantor BI Perwakilan Jateng di Semarang, Rabu (12/2/2025).

• Akademisi Minta Pemerintah Tak Pangkas Anggaran Pemeliharaan Jalan demi Keselamatan Pengendara
• BBWS Pemali Juana Akan Normalisasi Kali Tenggang Semarang dengan Anggaran Rp1 Triliun untuk Atasi Banjir
• Anak Buruh Toko Mebel, Annisa Berhasil Raih Gelar Dokter di FK Undip dengan IPK 3.96
• Realisasi Investasi di Jateng pada 2024 Capai Rp88,44 Triliun Lampaui Target
• Agung Podomoro Dorong Pengembangan SDM dan Pendidikan di Wilayah Vimala Hills

Acara dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, kepala daerah di Jateng, anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (KERIS) Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra menyatakan, sinergi bauran kebijakan nasional perlu ditingkatkan guna memitigasi dampak negatif risiko global dan meningkatkan kinerja perekonomian.

Rahmat memaparkan kondisi inflasi di Jateng per Januari 2025 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,46% (mtm) atau 1,28% (yoy) dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik bagi rumah tangga kecil.

“Namun, kenaikan harga beras masih menjadi tantangan utama, mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu produsen beras terbesar di Indonesia,” ujarnya.

Beras cukup sering menjadi komoditas yang termasuk dalam 10 besar penyumbang inflasi di Jateng tahun 2018-2024. Beberapa kendala struktural seperti alih fungsi lahan dan rendahnya adopsi teknologi pertanian turut memengaruhi pasokan beras.

“Untuk mengatasi ini, diperlukan peningkatan Indeks Pertanaman dan Luas Lahan Tanam serta memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola rantai pasok pangan agar lebih efisien,” katanya.

Lebih lanjut, Rahmat turut menyampaikan perihal pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang masih berkisar pada 5% dan perlu didorong agar mencapai target 8% pada 2029.

Oleh karena itu, penguatan strategi investasi berfokus pada sektor prioritas, seperti pertanian dan industri pengolahan. KERIS Jateng menargetkan optimalisasi promosi investasi, perluasan basis investor, dan peningkatan kualitas proyek investasi melalui kerja sama dengan universitas dan sektor swasta.

Di sisi kebijakan makroprudensial, insentif likuiditas akan diarahkan untuk sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien serta meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan percepatan elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

“Perlu percepatan implementasi dan peningkatan realisasi penerimaan daerah melalui kanal nontunai seperti QRIS, Mobile Banking, dan E-Commerce,” katanya.

Sementara itu, guna mendukung peningkatan efisiensi belanja daerah seluruh Kabupaten dan Kota diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

“Ke depan untuk mendukung akselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah dibutuhkan komitmen penguatan koordinasi antar stakeholder terkait, penguatan regulasi, optimalisasi penggunaan kanal nontunai, serta pemerataan kualitas jaringan,” ujar Rahmat.

Sementara, Pj. Gubernur Jateng, Nana Sudjana, pada kesempatan yang sama memberikan arahan terkait komitmen sinergi kebijakan dalam melaksanakan program strategis Jawa Tengah dan mendukung program prioritas Pemerintah Pusat.

Upaya stabilisasi harga dan penanganan inflasi di wilayah Jateng dilakukan dengan memperluas replikasi program Simanis (Sinergi Inflasi Semakin Harmonis), mempersiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak, meningkatkan pengawasan stok pasokan komoditas pangan serta melakukan percepatan tanam.

Nana menambahkan untuk memperkuat sektor pangan maupun hilirisasi pangan di Jawa Tengah diperlukan dukungan investasi. Berdasarkan pemetaan, Jawa Tengah memiliki potensi menjadi produsen komoditas subsitusi impor seperti tebu, jagung, kopi, daging, kedelai, dan aren.

“Berharap investasi juga dapat menjadi tools pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas harga. Untuk itu, diperlukan strategi untuk memacu investasi yang lebih inklusif dan kompetitif, seperti kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi,” katanya.

Terkait digitalisasi keuangan daerah, Nana mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh prestasi pada Digital Government Award sebagai Provinsi dengan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Tertinggi.

Pada kesempatan tersebut, Nana juga menyampaikan apresiasi pada TP2DD Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh capaian sebagai TP2DD dengan Program Unggulan Terbaik Tingkat Provinsi yang disampaikan dalam Rakorpusda 2024 oleh Satuan Tugas P2DD.

“Komitmen dan sinergi seluruh anggota TP2DD termasuk Bank RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) perlu diperkuat untuk mempertahankan berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya menjadi Jawa Tengah yang lebih baik,” harap Nana.

• Pengurus PWI Jateng Ziarah ke Makam Dua Tokoh Pers dalam Rangka Peringati HPN 2025
• Ini Sejumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Musik Paling Rumit di Dunia
• Sekda Jateng Keluarkan Surat Edaran Larang Semua ASN Menggunakan Elpiji 3 Kg Subsidi

HLM Jawa Tengah tidak hanya menjadi forum strategis untuk membahas sinergi kebijakan, tetapi juga menandai langkah konkret dalam penguatan ekosistem ekonomi daerah.

Sebagai bagian dari komitmen penguatan ekosistem investasi, kegiatan ini juga disertai dengan launching website baru KERIS Jateng, yang akan menjadi platform digital utama dalam promosi investasi dan perdagangan di Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Pj. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diselenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah se-Jawa Tengah yang melibatkan perwakilan TPID, TP2DD dan KERIS Jateng dari seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Tengah guna membahas strategi implementasi dan operasionalisasinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. (-)