Solo, Jatengaja.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran yang melarang semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan LPG 3 Kg subsidi.

Larang menggunakan LPG 3 Kg subsidi ini berlaku untuk semua ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan pemerintah kabupaten/kota tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.1/196 yang ditandatangani Sekda Jateng, Sumarno tertanggal 4 Februari 2025.

Dalam surat edaran itu, Sekda Jawa Tengah (Jateng) mengimbau kepada seluruh ASN baik di lingkungan pemerintah provinsi Jateng maupun di pemerintah kabupaten/kota agar tidak menggunakan elpiji tabung 3 Kg dan wajib menggunakan elpiji non subsidi.

• Rencanakan Perjalanan Umrah di Travel Fair 2025, Bersama BRI dan Garuda Indonesia
• Ini Sejumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Musik Paling Rumit di Dunia
• Lewat Program Pengusaha Muda Brilian 2024, BRI Bangun Ekosistem UMKM Berdaya Saing Hingga ke Pasar Internasional
• Produk Kitchen Ware dari Kayu Jati Buatan UMKM di Jepara Diminati Turis Asing
• Pj Gubernur Jateng Serahkan Bantuan Penanganan Banjir di Kabupaten Kudus Senilai Rp382 Juta

“Semua ASN di Pemprov Jawa Tengah maupun pemetintah kabupaten/kota, tak menggunakan LPG 3 Kg, yang dialokasikan untuk masyarakat miskin," kata Sekda Jateng Sumarno saat ditemui di Kota Solo, Jumat 6 Februari 2025.

Sumarno menegaskan ASN bukan golongan yang masuk dalam kategori masyarakat miskin. Sehingga harus menyadari bahwa LPG 3 Kg atau dikenal gas melon tidak diperuntukkan bagi ASN.

"Kita sebagai ASN justru yang punya kewajiban agar kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Untuk itu, Sekda Jateng kepada mengajak para ASN menjadi contoh baik dengan tidak menggunakan gas LPG 3 Kg. Serta mengajak ASN turut mengawasi agar distribusi LPG 3 Kg subsidi bisa tepat sasaran.

"Kami mengetuk hati teman-teman ASN, kita tidak berhak, tentu sebaga) umat beragama tahu, bahwa kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang bukan haknya, itu adalah dilarang," tandas Sekda Jateng. (-)