Penyaluran KUR Perumahan di Jateng Januari-April Capai Rp2,3 Triliun

Jumat, 03 April 2026 23:26 WIB

Penulis:SetyoNt

Editor:SetyoNt

jateng.jpg
Menteri PKP Maruarar Sirait (kiri) berbincang dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. (dok. Humas Pemprov Jateng)

Jakarta, Jatengaja.com - Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menduduki peringkat pertama penyaluran kredit usaha rakyat bidang perumahan atau kredit program perumahan periode 1 Januari-1 April 2026.

Bedasarkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebutkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan di Jateng mencapai Rp2,3 triliun. 

Penyaluran KUR perumahan terbesar ada dTerapkan WFH, Pemprov Jateng Anjurkan ASN Jalan Kaki atau Naik Sepeda

Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas capaian itu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi.

"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” katanya saat bertemu Gubernur Jateng,  Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis 2 April 2026.

Selain kredit perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian bagus dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi. 

Data di Kementerian PKP menyebutkan Jawa Tengah berada pada nomor dua nasional untuk program tersebut. Tahun 2025 tercatat pembiayaan FLPP di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit.

Dalam pertemuan juga membahas rencana akselerasi program perumahan dan permukiman pada 2026 lain. Di antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," paparnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga didampingi oleh Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, dan Wakil Bupati Boyolali.

Ahmad Luthfi menjelaskan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit atau turun kurang lebih 20%. 

Penanganan baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasisi masyarakat, dan lainnya. 

"Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan," kata Luthfi. (-)