Kepala LKPP RI, Hendi Minta Masyarakat Tak Salahartikan Isu Ekonomi Gelap Tahun 2023

Semarang, Jatengaja.com - Masyarakat agar tidak menyalahartikan dengan berbagai kabar yang beredar saat ini terkait isu kondisi ekonomi gelap pada 2023. 

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Hendrar Prihadi kepada wartawan di Semarang, Sabtu (29/10). 

Menurut Kepala LKPP Hendrar Prihadi isu ekonomi gelap pada 2023 merupakan gambaran tantangan resesi global, bukan di Indonesia secara khusus. 

“Untuk kondisi ekonomi di Indonesia saat ini dalam tren positif, serta memiliki ketangguhan yang cukup baik dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya,” katanya. 

• Anggota DPD RI Asal Jateng Minta Pemerintah Tetapkan KLB Kasus Gagal Ginjal Akut Anak
• Kuliner Lokal Sate Khas Kebumen Tembus Pasar Luar Negeri
• Danamon Suntik Rp270 Miliar untuk AnterAja
• Mitratel Terus Perkuat Posisi sebagai Perusahaan Tower Terbesar di Asia Tenggara
• Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp19,42 Triliun

Oleh karenanya, mantan Wali Kota Semarang ini berharap, tidak muncul kepesimisan pada masyarakat Indonesia dalam memaknai tantangan isu resesi global tersebut. 

“Terkait ekonomi gelap 2023 itu adalah kondisi di dunia. Alhamdulillah Indonesia sendiri saat ini termasuk dalam negara dengan ketangguhan ekonomi yang cukup baik,” ujarnya.

Meski begitu, Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi menekankan bahwa, resesi global tetap menjadi isu penting bagi Indonesia yang perlu disikapi dengan bijak. 

“Tak perlu pesimis, tapi juga jangan menyepelekan, karena ancaman resesi ekonomi ini tetap menjadi isu penting bagi kita, namun harus bijak dalam menyikapinya,” ujarnya. 

LKPP RI sendiri, lanjut Hendi terus didorong untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketangguhan ekonomi Indonesia melalui sejumlah upaya. 

Saat ini LKPP RI memiliki lima fokus, yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan Koperasi, mempercepat penyerapan APBN dan APBD, memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan, serta mengupayakan efisieni belanja pemerintah. 

Melalui lima fokus tersebut, lembaganya dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, sebab belanja pemerintah memiliki potensi yang sangat besar sebagai daya ungkit ekonomi nasional. 

“Lima fokus tersebut diharapkan dapat memiliki dampak dalam mendorong pertumbuhan industri nasional, sehingga ketangguhan ekonomi Indonesia semakin kuat," harap Hendi. (-)