Antisipasi Inflasi, Pemprov Jateng Lakukan Operasi Pasar hingga Pemerataan Distribusi Komoditas

Semarang, Jatengaja.com – Berbagai langkah dan upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tindakan antisipatif lonjakan inflasi. Mulai dari menggelar operasi pasar, pemerataan distribusi sejumlah komoditas, serta optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menuturkan, langkah itu sesuai arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi yang menjadi agenda prioritas kepala daerah.

“Yang menjadi fokus perhatian atau prioritas utama adalah mengendalikan inflasi. Karena inflasi dampaknya cukup luas, termasuk pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran, kemiskinan. Ini menjadi fokus perhatian kita semua,” kata Sumarno usai Rakor TPID secara hybrid bersama 11 kementerian, di ruang rapat Gedung A lantai 2 Setda Jateng, Selasa (30/8/2022).

• Provinsi Jateng Jadi Percontohan Lembaga Keterbukaan Informasi Publik berbasis E-Monev
• Pergelaran Wayang Rutin Diadakan di Kota Semarang, Momen Kebangkitan Seniman dan Budayawan
• Mantan Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev Meninggal Dunia

Disebutkan, persoalan utamanya adalah terkait harga pangan dan energi. Harga pangan menjadi persoalan utama, karena beberapa negara melakukan penutupan ekspor bahan pangan. Adapun harga cabai dan bawang merah yang menjadi komoditas penyumbang inflasi nasional, Pemprov Jateng masih bisa mengatasi. Salah satunya dengan pemerataan distribusi sejumlah komoditas penyumbang inflasi.

“Tetapi yang lebih berat adalah inflasi dari sisi harga energi karena menjadi persoalan internasional. Di Jawa Tengah agak sulit mengendalikan, karena ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat agak kewalahan menanggung subsidi, dari harga gas dan bahan bakar minyak,” katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, M Firdaus Muttaqin mengatakan, tingkat inflasi Indonesia, termasuk Jawa Tengah diperkirakan antara 5-6 persen, atau masih rendah dibanding beberapa negara lain yang mencapai lebih dari sembilan persen. 

Inflasi Indonesia relatif rendah karena dari sisi pemerintah sudah merespons dampak kenaikan global melalui APBN. Kemudian Bank Indonesia terus melakukan pengendalian melalui nilai tukar supaya stabil.

Kerja Sama

“Artinya, dampak internasional sudah dapat dikurangi secara optimal. Sedangkan langkah pemerintah seperti apa, kita menunggu saja langkah selanjutnya. Kemarin karena adanya kenaikan harga cabai dan bawang merah, sekarang harga cabai dan bawang merah sudah cenderung turun. Untuk harga telur ayam semoga dapat dikendalikan dalam waktu dekat,” katanya.

Penyebab komoditas cabai dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi di Indonesia, karena faktor cuaca. Curah hujan yang cukup tinggi sekitar April -Mei, mengakibatkan petani bawang dan cabai mengalami gagal panen, sehingga produksi komoditas tersebut berkurang.

“Kita melakukan kerja sama antardaerah. Jadi daerah-daerah yang surplus mengirim bawang dan cabai ke daerah-daerah lain. Selain itu, BI dan Pemprov Jateng juga sudah melakukan operasi pasar secara terukur, di daerah-daerah penyumbang inflasi,” katanya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan, mengendalikan inflasi menjadi agenda prioritas kepala daerah. Selain itu, mengaktifkan TPID yang melibatkan stakeholder, seperti Polri, TNI, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, perbankan, kepala dinas, dan kepala daerah.

• Dukung Digitalisasi UMKM, Telkom Resmikan IndigoSpace SDK Semarang
• PSIS Semarang Gigit Jari, Tak Ada Pemainya Masuk TC Persiapan Kualifikasi Piala AFC U 20
• Warga Jateng dan DIY Tak Perlu Khawatirkan BBM, Pertamina Jamin Stok BBM Aman

“Aktifkan Satgas Pangan untuk monitor semua gerakan komunitas per hari. Begitu ada kenaikan cepat lakukan analisis pedalaman, suplainya kurang atau distribusinya yang macet, dan carikan solusi. Yang bisa dilakukan solusi tingkat dua, silahkan berinovasi untuk itu sesuai dengan koridor hukum yang ada,” katanya.

Mendagri berharap, kepala daerah tingkat provinsi  berkompetisi untuk menunjukkan kinerja masing-masing dalam upaya mengendalikan inflasi. Selain itu, para gubernur bersama BI dan BPS perwakilan mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota. Sehingga, semua dapat mengetahui kepala-kepala daerah yang perform atau yang sangat baik, maupun yang kinerjanya kurang dalam mengendalikan inflasi. (-)