4,11 Juta Penduduk Jateng Masih Miskin, Direktur IPS Pertanyakan Kerja Ganjar

Jakarta, Jatengaja.com - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sebanyak 4,11 juta jiwa penduduk Jawa Tengah masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

Berdasarkan data BPS orang miskin di Jawa Tengah (Jateng) bertambah 128,85 ribu jiwa menjadi 4,11 juta jiwa pada Maret 2021 dibandingkan atas Maret 2020.

Kabupaten Kebumen merupakan daerah di Jateng dengan angka kemiskinan tertinggi. Data BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen bertambah 1,83 ribu jiwa menjadi 212,92 ribu jiwa pada Maret 2021 dibanding posisi Maret 2020.

• Pemerintah Akan Naikkan Tarif Listrik 3.000 VA
• Pendapatan Agung Podomoro Land (APLN) Melonjak 159,4 Persen pada Kuartal I-2022
• Puan Mulai Dapat Serangan Politik Isu Agama dari Pendukung Ganjar
• Waspada Ada Virus Baru Lagi Namanya Hendra, Ini Penyebab dan Gejalanya
• Atlet Panahan Jateng Alfianto Bagas Prastyadi Raih di SEA Games Vietnam

Dengan kondisi menurut Direktur riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam maka kerja Gubernur Jateng ketika memimpin daerah itu selama hampir dua periode patut dipertanyakan. 

“Peran kepala daerah atau pemerintah dalam hal ini Ganjar Prabowo selaku Gubernur Jateng nampak asik bermain pada ranah politik saja untuk kepentingan masa jabatan atau target yang lebih tinggi," katanya kepada wartawan, Jumat (20/5). 

Menurut Arman kecakapan dalam memimpin bukan saja dinilai dari sisi pencitraan saja atau personal branding, tapi juga harus bisa bekerja sebagai pelayan masyarakat dan menciptakan kehidupan lebih baik dan layak untuk masyarakatnya yang lebih sejahtera.

Bertambahnya jumlah rakyat miskin di Jateng menunjukkan Ganjar Pranowo tidak memiliki program atau kebijakan prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. 

“Kepala daerah atau gubernur semestinya bisa lebih jeli melihat potensi wilayah dan segera mengemas program atau kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dari potensi wilayah tersebut,” ujarnya.

Gubernur, imbuh Arman bisa memberikan ruang mendorong dan mendukung kepada pelaku usaha baik usaha kecil usahan menengah dan industri besar. 

“Peran pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat vital, pemerintahan yang paham harus berbuat apa fokus dan sungguh sungguh dalam bekerja,” tandasnya. (-)