Semarang, Jatengaja.com - Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN didorong untuk berkolaborasi guna mempercepat sertifikasi tanah wakaf masjid, musala, dan pesantren di Jawa Tengah (Jateng).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen pada Silaturahmi dan Halal Bihalal bertema “Ngumpulke Balung Pisah Warga NU” di SMA Nasima Internasional, Semarang, Sabtu 3 Mei 2025

Menurut Gus Yasin panggilan Wagub Jateng penataan aset tanah wakaf masjid, musala, dan pondok pesantren bisa dilakukan secara parsial, tapi butuh koordinasi lintas kementerian.

• Polisi Tetapkan 6 Orang Kelompok Anarko Sebagai Tersangka Kerusuhan Aksi May Day di Semarang
• Tumbangkan Bank SumselBabel, Tim Putra Bhayangkara Presisi Lolos ke Grand Final PLN Mobile Proliga 2025
• Gubernur Jateng Akan Kembangkan Empat Daerah di Eks Karesidena Banyumas Jadi Wilayah Aglomerasi
• Tren Gaya Hidup Sehat Buka Peluang Baru, BRI Berdayakan UMKM Gula Aren
• Presiden Prabowo Kaji PPh Pajak Orang Kaya, yang Potensi Diperkirakan Capai Rp81,5 T per Tahun

“Kami dorong kalau memang itu tanah wakaf, proses sertifikasinya harus digerakkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri, harus ada koordinasi antara Kementerian Agama dan ATR/BPN,” ujar Gus Yasin.

Wagub Jateng menyatakan, masih banyak nazhir atau pengelola masjid dan yayasan yang belum memahami persyaratan administratif untuk mendapatkan sertifikat wakaf.

Oleh karena itu, Gus Yasin meminta Kementerian Agama mempercepat pendampingan, agar proses di Kementerian ATR/BPN tidak terhambat.

“Para pengurus masjid atau yayasan itu perlu tahu apa yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat. Kami sudah sampaikan ke Kemenag agar mendampingi, supaya sertifikat wakaf bisa segera diterbitkan. Setelah itu baru ke ATR,” jelasnya.

Pemerintah provinsi Jateng, imbuh Gus Yasin siap menjembatani komunikasi antara kedua kementerian, agar proses sertifikasi tanah wakaf berjalan tertib dan tidak timbul sengketa.

Selain menyoroti soal tanah wakaf, pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, juga menyinggung soal potensi ekonomi syariah di Jateng yang menurutnya belum maksimal. Padahal, secara nasional, pertumbuhannya mencapai 17%.

“Potensinya masih belum maksimal kita laksanakan. Kalau ada tanah milik pengusaha muslim, kami siap bantu dari sisi perizinan dan peruntukannya. Kita ingin bisa dikerjasamakan,” katanya.

Acara halalbihalal dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Pembina YPI Nasima KH Hanief Ismail, dan para sesepuh NU Jawa Tengah. Di antaranya KH Munif Muhammad Zuhri, dan KH Ahmad Darodji. (-)