Banyumas, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi akan kembangkan empat daerah eks Karesidenan Banyumasmenjadi wilayah aglomerasi untuk menumbuhkan ekonomi baru di daerah tersebut.

Kempat daerah di eks Karesidenan Brebes yang akan dikembangkan jadi wialayah aglomerasi tersebut meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Cilacap.

"Kita akan buat aglomerasi Banyumas, untuk menumbuhkan ekonomi baru. Membangun eks karesidenan Banyumas tidak bisa sendiri-sendiri. Harus koordinasi dengan kabupaten lainnya,” gubernur Jateng pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil Eks Karesidenan Banyumas di aula Menara Teratai, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat 2 Mei 2025.

• Tren Gaya Hidup Sehat Buka Peluang Baru, BRI Berdayakan UMKM Gula Aren
• Presiden Prabowo Kaji PPh Pajak Orang Kaya, yang Potensi Diperkirakan Capai Rp81,5 T per Tahun
• Kemenag Tunjuk Jateng Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, Pembukaan di Semarang
• Gubernur DKI Jakarta Dukung Telkom Gelar Digiland 2025
• Pendapatan Konsolidasi Telkom Rp36,6 Triliun pada Awal Tahun 2025

Lebih lanjut, Luthfi mengatakan, banyak potensi di wilayah eks karesidenan Banyumas yang bisa digenjot untuk tumbuh, karena masing-masing daerah punya keunggulan masing-masing.

Ia menyebutkan seperti di Cilacap terkait dengan pengelolaan sampah menggunakan RDF untuk suplai pabrik semen. Di daerah lain ada potensi wisata, dan ekonomi lainnya.

"Banyak potensi yang musti digarap, potensi desa banyak, wisata juga banyak. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan," ujarnya.

Menurut mantan Kapolda Jateng ini potensi-potensi itu akan lebih mudah dimaksimalkan ketika ada koordinasi antardaerah, sampai tingkat desa. Spirit kebersamaan dalam membangun wilayah berbasis desa harus dikedepankan.

Luthfi menjelaskan, Musrenbang di Eks Karesidenan Banyumas merupakan Musrenbangwil terakhir sebelum pembahasan di tingkat provinsi.

Pada forum tersebut, dijadikan Gubernur Jateng untuk belanja masalah di tiap daerah, sehingga bisa dijadikan acuan dalam menentukan program dan kebijakan pembangunan pada tahun 2026.

"Musrenbang kali ini adalah belanja masalah terkait tahun 2026. Kerangka dasarnya adalah menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional atau swasembada pangan,” kata gubernur Jateng. (-)