Semarang, Jatengaja.com – Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting Jawa Tengah masih di angka 27,68 persen. Pada 2021 turun menjadi 20,9 persen.

Atas pencapaian itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemprov Jatenga dinilai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Wagub juga mengingatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpinnya, masih banyak persoalan yang perlu diperhatikan.

• Ganjar Lantik Sekretaris DPRD Jateng, Urib Sihabudin Jadi Pj Bupati Brebes
• Kusumo Sesalkan Disporapar Jateng Coret Bridge pada Popda 2023
• Laga Semifinal Piala Dunia 2022 Argentina vs Krosia Bakal Berlangsung Ketat dan Seru

Dikatakan, beberapa persoalan tersebut adalah calon pengantin dan ibu hamil yang berisiko melahirkan generasi stunting, karena memiliki penyakit penyerta. Selain itu, remaja putri penerima pemeriksaan status anemia masih tergolong rendah.

“Perlu saya sampaikan juga, jumlah berisiko stunting di Jateng ada 57 rujukan calon pengantin, ada 891 rujukan ibu hamil, dan 716 anak baduta (bawah usia dua tahun) menjadi rujukan. Ini potensi yang paling berisiko,” tuturnya saat membuka kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Arrus, Selasa (13/12/2022).

Dikatakan, stunting terjadi tidak hanya dipengaruhi faktor kemiskinan, tetapi juga perilaku hidup bersih masyarakat. Tercatat, sebesar 25 persen stunting, disumbang dari masyarakat yang status sosialnya menengah ke atas.

Menengah ke Atas

“Tadi disampaikan (BKKBN) 25 persen stunting ini penyumbangnya masyarakat menengah ke atas. Artinya di daerah-daerah yang notabene mungkin ekonominya sudah mapan, akan tetapi kebiasaan kesehatan, kebiasaan hidup sehat ini, masih belum sesuai,” tuturnya dalam keterangan pers.

Pemprov Jateng masih memiliki waktu kurang lebih dua tahun hingga 2024 nanti, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga tinggal 14 persen, sesuai target pemerintah pusat.

Gus Yasin, sapaan akrabnya, meminta agar waktu yang ada dimanfaatkan dengan baik. Anggota TPPS wajib bekerja kelompok, lintas sektoral. Sebab, persoalan stunting tidak bisa diatasi sendiri, per individu, ataupun per lembaga.

• Hati-Hati Penipuan Berkedok Chat dari Kurir Paket
• UMK Kota Semarang Tertinggi, Kabupaten Banjarnegara Terendah
• 82 Perusahaan Masuk KIK, Ganjar Optimistis Milik Masa Depan Baik Bagi Masyarakat Kendal

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Widwiono menjelaskan, selama 2019 hingga 2021, Jateng berhasil menurunkan stunting lebih cepat dari pemerintah pusat. Pada 2019, angka stunting nasional sama dengan Jawa Tengah, yakni sebesar 27 persen

“Tapi (2021) di Jateng bisa turun menjadi 20,9 persen, tapi angka nasional masih di angka 24 persen. Bahkan saya selalu banding-bandingkan dengan dua provinsi besar, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Ternyata Jateng percepatan penurunan stuntingnya lebih progresif dari dua provinsi lain,” katanya. (-)