Semarang, Jatengaja.com – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Untuk mendukung kebangkitan industri UMKM pasca Pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo dalam Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), termasuk didalamnya adalah alokasi untuk UMKM. Rasio kredit perbankan ke sektor UMKM ditarget sebesar 30% pada tahun 2024.

Perluasan dukungan akses pembiayaan kepada UMKM menjadi salah satu concern yang saat ini terus dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR dinilai sangat potensial dalam mengalirkan dana yang dibutuhkan UMKM untuk bangkit pasca Pandemi Covid-19.

• Hakim PN Jakarta Selatan Vonis Mati Eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo
• Pasutri Warga Sragen Ini Olah Limbah Kulit Pisang Jadi Cemilan Lezat
• Angka Kehamilan Usia Muda di Jateng 23 Per Seribu Penduduk di Bawah Jabar dan Jatim

Untuk itu, peran BPR yang telah ikut mendorong perekonomian rakyat melalui pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus terus ditingkatkan. BPR diharapkan terus meningkatkan manfaatnya kepada masyarakat demi terciptanya ekonomi kerakyatan sehingga ekonomi rakyat Indonesia akan menjadi semakin baik.

Potensi besar BPR dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan tersebut menjadi salah satu topik diskusi acara kunjungan Tenaga Ahli Anggota Komisi XI DPR RI ke kantor pusat BPR Arto Moro di Jalan Elang Raya No 99, Mangunharjo, Tembalang. Komisi XI DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mitra kerja antara lain OJK, LPS, BI, BUMN, BPS, BPK, Kemenkeu, dan Bappenas.

Kunjungan Tenaga Ahli Anggota Komisi XI DPR RI tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya penyerapan aspirasi dan masukan yang nantinya akan disampaikan kepada anggota DPR terkait kinerja dan pengawasan pelaku di bidang jasa keuangan, yaitu perbankan.

Direktur Utama Bank Arto Moro, Darmawan SSos mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Tenaga Ahli Anggota Komisi XI DPR RI yang telah menyempatkan diri berkunjung ke BPR Arto Moro.

“Kunjungan Tenaga Ahli Anggota Komisi XI DPR RI ke BPR Arto Moro ini merupakan kehormatan luar biasa. Sebagai lembaga negara yang berwenang menyusun regulasi, melakukan pengawasan dan penyusunan anggaran sektor perbankan, kunjungan Tenaga Ahli Anggota Komisi XI ini menjadi media silaturahmi dan komunikasi yang sangat berharga bagi kami para pelaku industri perbankan kepada legislator,” tutur Darmawan.

Menurut Darmawan, Tenaga Ahli anggota DPR RI merupakan supporting system sangat penting bagi anggota DPR RI. Hal ini karena dalam keseharian selalu berinteraksi dengan anggota DPR RI, terlibat dalam legal drafting, penyusunan perundang-undangan, penyerapan aspirasi, dan hal teknis lain seputar tugas dan fungsi anggota DPR RI.

“Kunjungan Tenaga Ahli DPR RI ini sangat strategis dan penting sebagai input langsung kepada DPR RI untuk mmemastikan bahwa segenap stakeholder dalam perbankan melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Dengan menyerap aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat maka apabila terdapat praktek pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan akan dapat langsung diambil langkah perbaikan,” ujarnya.

Serap Aspirasi

Siti Rosidah Umar SE, salah satu tenaga ahli anggota Komisi XI DPR RI yang datang berkunjung ke BPR Arto Moro mengatakan bahwa pihaknya berkunjung ke BPR Arto Moro adalah dalam rangka penyerapan aspirasi untuk mendengar, melihat yang sesungguhnya terjadi, serta merasakan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil kunjungan ini nantinya akan dibawa dan dilaporkan kepada anggota Komisi XI DPR RI sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Hal tersebut adalah sejalan dengan tugas dan kewenangan Komisi XI DPR RI yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas mitra kerja penyelenggara negara dalam bidang BUMN dan perbankan.

“Saya memberikan apresiasi kepada BPR Arto Moro atas tampilan dan performanya. Seyogyanya langkah BPR Arto Moro dengan memiliki gedung yang representatif ini bisa dijadikan role model bagi BPR-BPR yang lain. Karena lembaga perbankan adalah lembaga kepercayaan maka dibutuhkan performance dan kinerja baik sehingga dapat menimbulkan trus dari masyarakat," tutur Rosi.

• Semarak, Pentas Seni Milad SMPIT Izzatul Islam Semarang
• Fajar Sebut Pemkot Semarang Dapat Lampu Hijau dari BPK Bongkar Lapak Pasar MAJT
• Kasus Kredit Macet, Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Ungkap Peran Susilo Wonowidjojo di PT HSI

Dikatakan, penting bagi BPR untuk memperbaiki performa dan meningkatkan image sehingga tidak terlalu timpang dengan bank umum. Menurutnya BPR perlu melakukan rebranding dengan memiliki aset sendiri dan gedung yang representatif sehingga tidak selamanya BPR bertempat di ruko dengan menyewa, ataupun kontrak.

Dita Andryan Putra ST MM, staff ahli Anggota Komisi XI DPR RI yang lain mengatakan sangat terkesan dengan inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh BPR Arto Moro.

“BPR Arto Moro terbilang berani dan revolusioner dalam berinovasi. Tidak hanya gedung tapi saya dengar juga banyak layanan BPR Arto Moro yang inovatif. Ini sangat bagus dan selayaknya mendapatkan dukungan. Semoga BPR Arto Moro terus maju berkembang dan semakin membawa kebermanfaatan bagi masyarakat,” kata Dita. (-)