Semarang, Jatengaja.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), menyatakan sebagai gubernur meras ikut malu dengan kondisi terjadinya kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.

“Rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan, karena mungkin mewakili banyak orang," katanya di hadapan forum High Level Meeting (HLM) di Semarang, Selasa (22/3).

Untuk itu, Ganjar meminta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagang, Isy Karim yang hadir secara virtual agar menyampaian ke Menteri Perdagangan.

“Mohon maaf pak silahkan disampaikan ke Pak Menteri Perdagangan atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” tandasnya.

• Pegadaian Lepas Status BUMN, Kini Dapat Izin Usaha dari OJK
• Google Indonesia Gandeng Telkom University Hadirkan Beasiswa
• Sensasi Naik Gerobak Sapi Mengelilingi Desa Bengking di Klaten
• Garuda Indonesia Harus Bayar Denda Rp1 Miliar, Setelah Kasasi Ditolak MA
• BPJPH Kemenag Sediakan 25.000 Kuota Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK

Menurut Ganjar terjadinya kelangkaan minyak goreng ini ibarat tikus mati di lumbung padi, sebab Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, produsen minyak goreng terbesar.

“Jadi kita ini seperti tikus mati di lumbung padi. Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan, karena kita kebingungan di daerah karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat,” ujar Ganjar.

Apabila kebijakan atau tindakan ekstrem tidak diambil, imbuh Ganjar, maka kondisi kelangkaan minyak goreng yang sudah terjadi sejak akhir tahun 2021 akan berlangsung lebih lama.

Ganjar mengusulkan Kementerian Perdagangan untuk mengatur perusahaan produsen minyak goreng. Salah satu tindakan yang bisa diambil adalah dengan mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20% dengan membebankan distribusi pada pengusaha.

“Jadi mereka dibebani, mohon maaf ini para pengusaha minyak goreng untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya bisa Rp14 ribu per liter. Ini menurut saya penting,” tandasnya.

Selain itu, Ganjar mengatakan, penanganan harga minyak goreng yang fluktuatif tidak bisa terus melihat dari sisi hilir. Justru penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.

Sebab, fluktuasi harga minyak goreng mulai mempengaruhi komoditas lain yang ikut naik sehingga perlu dikendalikan. “Pemerintah juga mesti menyiapkan alternatif dan mengedukasi masyarakat,” katanya. (-)