Jakarta, Jatengaja.com - Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menduduki peringkat pertama penyaluran kredit usaha rakyat bidang perumahan atau kredit program perumahan periode 1 Januari-1 April 2026.

Bedasarkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebutkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di bidang perumahan di Jateng mencapai Rp2,3 triliun.

Penyaluran KUR perumahan terbesar ada dTerapkan WFH, Pemprov Jateng Anjurkan ASN Jalan Kaki atau Naik Sepeda

• Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Hasilkan Rp575 Triliun
• Tarif Listrik PLN Bulan April-Juni 2026 Dipastikan Tak Naik
• Manaker Terbitkan Surat Edaran Penerapan WFH Perusahaan Swasta
• Mulai 1 April 2026, Beli BBM Bersubsidi Pertalite dan Solar Dibatasii Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.

Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas capaian itu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi.

"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” katanya saat bertemu Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis 2 April 2026.

Selain kredit perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian bagus dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program rumah bersubsidi.

Data di Kementerian PKP menyebutkan Jawa Tengah berada pada nomor dua nasional untuk program tersebut. Tahun 2025 tercatat pembiayaan FLPP di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit.

Dalam pertemuan juga membahas rencana akselerasi program perumahan dan permukiman pada 2026 lain. Di antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," paparnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga didampingi oleh Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, dan Wakil Bupati Boyolali.

• 10 Bidang Studi Undip Masuk Ranking Dunia QS WUR by Subject 2026
• KPPU Putuskan 97 Pinjol Lakukan Pelanggaran, Ini Modusnya
• Pemprov Jateng, Semarang, dan Kendal Akan Olah Sampah Jadi Listrik

Ahmad Luthfi menjelaskan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit atau turun kurang lebih 20%.

Penanganan baik bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasisi masyarakat, dan lainnya.

"Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan," kata Luthfi. (-)