Jakarta, Jatengaja.com – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter di ritel modern pada semua jenis kemasan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Setelah sepekan diberlakukannya kebijakan satu harga minyak goreng sebesar di ritel modern, kini giliran pasar tradisional yang akan memberlakukannya mulai besok Rabu, 26 Januari 2022.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi juga menerangkan kebijakan akan berlaku selang satu pekan bagi pasar tradisional setelah diterapkan di pasar modern sejak Rabu, 19 Januari 2022.

“Kebijakan minyak goreng satu harga ini akan dilakukan terlebih dahulu di retail modern yang menjadi anggota Aprindo (Asosiasi Pedagang Retail Indonesia). Kemudian untuk pasar tradisional akan diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian,” ujar Lutfi dalam keterangan resmi dikutip TrenAsia.com Media Berjejaring Ibukotakini.com dan Jatengaja.com, pada Selasa, 25 Januari 2022.

• Telkom Jateng dan DIY Bantu 1.000 Paket Sembako dan Rp 60 Juta untuk Kelompok Sosial
• Jet Tempur F-35C Milik AL Amerika Serikat Alami Kecelakaan
• Pemprov Jateng Alokasikan Dana Bankeu Sarpras Perdesaan 2022 Senilai Rp1,66 Triliun

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sudaryono telah memerintahkan pengurusnya di seluruh Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus dalam melakukan pemantauan terhadap rantai pasok pada kebijakan minyak goreng satu harga.

Jangan Panic Buying

Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penimbunan dan aksi borong oleh masyarakat. Selain itu, satgas yang dibentuk juga akan bertugas melakukan pendampingan langsung bagi para pedagang di lapangan dalam hal implementasi kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik.

Mendag Lutfi juga meminta masyarakat agar tidak melakukan panic buying dalam menyikapi kebijakan minyak goreng satu harga tesebut.

“Kepada masyarakat diharapkan tidak memborong (panic buying) karena stok minyak goreng dalam jumlah yang sangat cukup,” jelas Mendag.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan dana sebesar Rp 7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai program kebijakan minyak goreng satu harga bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan, atau setara 1,5 miliar liter selama enam bulan masa program. (-)

Tulisan ini telah tayang di ibukotakini.com oleh Redaksi pada 25 Jan 2022