Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng mengalokasikan dana Bankeu Sarpras Perdesaan 2022 senilai Rp1,66 triliun.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispermadesdukcapil Jawa Tengah (Jateng), Didi Haryadi bantuan Rp1,66 triliun itu disalurkan melalui pemerintah desa untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) di 12.425 titik, yang tersebar di 29 kabupaten se-Jateng.

Bankeu Sarpras Perdesaan, lanjut Didi meliputi pembangunan atau penyediaan sarana prasarana drainase, pengaspalan, betonisasi, perbaikan kantor desa, talud, embung, energi yang terbarukan. Pembangunan kantor BUMDes, kios pasar desa, penyediaan air bersih, pengadaan kesenian, perpustakaan desa, taman bacaan desa, dan sebagainya.

• Leap Telkom Percepat Digitalisasi di Sumatera Utara
• Sempat Terkendala Lahan, Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Dimulai Tahun Ini
• Tanggul Laut Kendal – Semarang – Demak Akan Tingkatkan Roda EkonomiJateg

“Jumlah bantuan terbesar di antaranya di Kabupaten Pati pada 824 lokasi dengan nilai anggaran Rp135,1 miliar dan dan Kabupaten Grobogan sebanyak 636 lokasi dengan nilai bantuan Rp111,7 miliar,” katanya.

Nilai Bankeu Sarpas Perdesaan, sambung Didi, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 5.326 titik dengan alokasi Rp933 miliar, kemudian pada 2021 meningkat menjadi 6.953 titik lokasi dengan anggaran sebesar Rp1,069 triliun.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam ikut serta berperan membangun desa-desa,” tandasnya.

Selain Bakeu Sarpras Perdesaan, lanjut Didi, juga ikut memberi bankeu untuk pengembangan kawasan perdesaan (PKP) kepada 53 desa, dengan total Rp2,65 miliar untuk penyertaan modal bagi BUM Desa Bersama,” ujar Didi.

Pemprov Jateng juga memperhatikan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di 7.809 titik, dengan alokasi total anggaran Rp39 miliar, di mana tiap desa mendapat Rp5 juta untuk operasional KPMD.

Didik menambahkan tujuan pemberian bantuan keuangan untuk pemerintahan desa untuk penanganan kemiskinan yang ada di desa.

Jadi tidak hanya pemberian bantuan ke warganya, tapi juga percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jawa Tengah memiliki program dan inovasi, bagaimana mendukung agar kegiatan di desa lancar. Dari segi transportasi, pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, dan sarana dan prasarana yang ada.

“Sehingga kami dari Pemprov Jateng memberikan bantuan keuangan ini ke pemerintah desa,” ujarnya. (-)