Jakarta,Jatengaja.com - Ditinjau dari hukum transaksi di Indonesia, mata uang kripto memang tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Berdasar itulah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan kripto adalah haram hukumnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) masih memperbolehkan mata uang kripto sebagai aset investasi yang bisa diperdagangkan.

Terlepas dari izin Bappepti akan penggunaan mata uang kripto sebagai instrumen investasi, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berkata lain.

• Wawali Kota Yogja Minta Tindak Tegas Tukang Parkir 'Nuthuk' Bus Rp350 Ribu yang Viral
• Aprindo Jual Minyak Goreng Semua Merek Rp14 Ribu/Liter di Seluruh Ritel Modern
• Anggota DPD RI Asal Jateng, Abdul Kholik Mendesak Pemanfatan Kendaraan Listrik Untuk Trasportasi

Mata uang kripto sebagai alat investasi.

“Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai bitcoin ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang tidak wajar,” ungkap PP Muhammadiyah dalam keterangan di laman resminya.

Selain sifat spekulatif, PP Muhammadiyah juga memandang mata uang kripto sebagai sesuatu yang mengandung gharar (ketidakjelasan).
Mata uang kripto dinilai sebagai angka-angka yang tidak memiliki underlying-asset (aset yang menjamin, seperti emas).

“Sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi Saw serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis menurut Muhammadiyah,” tulis PP Muhammadiyah.

• Wisata Paralayang di Rowosari Semarang Dikembangkan
• Balatkop dan UMKM Jateng Buka Pelatihan Berjenjang 2022, Ini Link Pendaftaran
• Danjen Kopassus Temui Kapolda Jateng di Mapolda, Ada Apa Ya?

Mata uang kripto sebagai alat transaksi

Di sisi lain, penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi pun dinilai oleh Muhammadiyah sebagai sesuatu yang harus dihindari karena tidak disahkan oleh negara.

Sebenarnya, penggunaan mata uang kripto memiliki kemiripan dengan skema barter yang mengisyaratkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Namun, jika mengacu kepada dalil sadd adz dzariah (mencegah keburukan), maka mata uang kripto pun menjadi sesuatu yang tidak baik.
Bersandar kepada dalil tersebut, mata uang kripto dianggap dapat menimbulkan masalah karena ketidakterlibatan negara yang diwakili oleh bank sentral.

Tanpa adanya keterlibatan dari bank sentral sebagai otoritas resmi negara, maka tidak ada yang dapat bertanggung jawab atas segala transaksi yang dilakukan, termasuk perlindungan kepada konsumen.

“Karenanya, dalam Fatwa Tarjih yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar,” papar PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, ada juga beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan yang mengharamkan mata uang kripto, seperti Al Azhar lewat Majma’ al Buhuts al Islamiyah dan Dar al Ifta Mesir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 20 Jan 2022