Bali, Jatengaja.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif buka suara terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan Pertalite yang sampai sekarang belum ada kepastian.

Menurut Menteri ESDM, Arifin Tasrif saat ini bersama dengan sejumlah jajaran kementerian lain akan segera melangsungkan pembahasan untuk mematangkan terkait wacana pembatasan pembeliaan BBM subsidi Solar dan Pertalite.

“Kita mau bahas lagi, kita mau angkat lagi dengan Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir,” katanya, kepada awak media di The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) ke-4 di Bali, pada Jumat 22 September 2023 dilansir dari Trenasia.com jaringan Jatengaja.com.

• Presiden Jokowi Lakukan Groundbreaking Pembangunan Nasional TC Sepak Bola di IKN Kalimantan Timur
• Kemenag Buka Lowongan 2023 untuk 68 Formasi CPNS dan 141 PPPK
• Mbak Ita Bagikan Bahan Pangan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat kepada 781 KK di Semarang
• Wali Kota Semarang Geser Anggaran Rp300 Miliar pada APBD Perubahan 2023 untuk Tangani Stunting dan Banjir
• Jajaran Polda Jateng Bantu 26 Sumur Bor dan 32 Pompa Air di Daerah Alami Kekeringan

Lebih lanjut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan terkait rencana pengetatan pembelian BBM subsidi ini nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi Perpres itu saat ini masih di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Meski begitu Arifin belum bisa memastikan kapan pembatasan ini akan diberlakukan. Pasalnya revisi pengaturan tersebut diperlukan agar BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Di mana, nantinya konsumen yang ingin membeli lebih dari 20 liter bensin harus menggunakan barcode MyPertamina. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya BPH Migas sempat menyebut kuota BBM subsidi tak cukup sampai akhir tahun. Adapun kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pada 2023 sebesar 17 juta kiloliter (KL).

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak menampik kebijakan pembatasan BBM subsidi atau pertalite berisiko di tahun politik.

Menurut Nicke, hal inilah yang menjadikan pemerintah tak kunjung meteken revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur detail syarat dan target penerima bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah masyarakat.

“Ada Perpres 191 tahun 2014 yang harus didetailkan. Namun, kami memahami juga dalam situasi politik seperti ini melakukan pembatasan atau pengaturan tentu ada risiko politiknya yang besar,” kata Nicke saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 laman Kemendagri RI pada Senin, 4 September 2023. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 23 Sep 2023