Jakarta, Jatengaja.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya masih belum maksimal.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur menyatakan, dari potensi wakaf Rp180 triliun realisasinya baru mencapai Rp2,3 triliun per tahun.

“Terdapat kesenjangan yang besar antara potensi wakaf uang senilai Rp180 triliun dengan realisasi wakaf uang pada 2023 yang hanya Rp2,3 triliun,” katanya dilansir dari kemenag.go.id, Minggu (2/6/2024).

• Rembug Pembangunan Jateng 2024 Terima Usulan Prioritas Pembangunan Daerah Rp614,3 Miliar
• Pj Gubernur Jateng Ajak Masyarakat Terus Membumikan Nilai-Nilai Pancasila
• Wapres Ma’ruf Amin Resmikan Layanan Fast Track di Bandara Adi Soemarmo Embarkasi Solo
• Barongsai Jateng Targetkan Rebut Tiga Medali Emas PON 2024
• Bukit Podomoro Jakarta Pastikan Serah Terima Unit Rumah Perdana Tepat Waktu

Menurut Waryono, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sekitar 238 juta jiwa, tapi partisipasi masyarakat dalam berwakaf masih tergolong rendah.

“Partisipasi masyarakat kita dalam berwakaf masih rendah, hanya 6% dari total Muslim di Indonesia yang menjadi wakif,” tandasnya.

Untuk memaksimalkan penerimaan wakaf uang, lanjut Waryono, salah satu upaya dilakukan Kemenag dengan meningkatkan kualitas nazir dan melakukan penguatan kebijakan tata kelola wakaf dari pusat hingga daerah.

Wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung kehidupan sosial-keagamaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan kompetensi nazir, baginya, menjadi faktor penting dalam pencapaian potensi wakaf.

"Kami berharap ada peningkatan pemahaman yang lebih baik bagi nazir dan pemangku kepentingan terkait wakaf, sehingga pengelolaan semakin optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.

Waryono menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kemenag telah melakukan sejumlah upaya dalam peningkatan kualitas nazir.

Pertama, Kemenag melakukan pendampingan kepada nazir dalam administrasi aset wakaf melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Kedua, melakukan pendampingan bagi nazir dan mauquf alaih dalam memproduktifkan aset wakaf.

Langkah ketiga, melakukan pendampingan pada nazir dalam penyusunan feasibility studies, agar mampu membuat proposal pendanaan pada Awqaf Properties Investment Fund (APIF) di bawah Islamic Development Bank. Keempat, penguatan literasi wakaf kepada nazir. Kelima, dalam aspek perlindungan harta wakaf.

“Kemenag juga melakukan advokasi serta penyuluhan bagi nazir agar tanah wakaf tersertifikasi dan diberikan papan nama sebagai aset wakaf,” ujar Waryono.

Sebelumnya, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia menggelar kegiatan 'Penguatan Kebijakan Tata Kelola Wakaf dan Kompetensi Nazir dalam Administrasi dan Pengelolaan Pengembangan Wakaf' di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/5/2024).

Kegiatan diikuti 40 peserta perwakilan Kanwil Kementerian Agama, lembaga penyelenggara zakat dan wakaf di tingkat kabupaten/kota, serta berbagai lembaga terkait lainnya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran Kemenag dalam pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta penguatan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. (-)