Semarang, Jatengaja.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Tengah mantargetkan menuntaskan program 1 juta sertifikat tanah warga pada 2024.

Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah (Jateng), Dwi Purnama menjelaskan dari 21 juta bidang tanah warga yang ada tinggal 1 juta bidang belum diproses sertifikasi.

“Sesuai target, sertifikasi 1 juta bidang tanah warga itu akan selesai pada tahun 2024,” katanya di Semarang, Senin (4/12/2023).

• Kapolda Jateng Keluarkan Buku Saku Pedoman Netralitas Anggota Polri dalam Pemilu 2024
• JSIT Ingin Wujudkan Generasi Pembawa Peradaban dan Kejayaan Mulia
• Lomba Kitab Kuning, Wujud Keberpihakan dan Penghormatan kepada Ulama
• Hingga November 2023, Populasi Kendaraan Listrik di Jateng Capai 3.500 Unit
• Dekatkan ke Konsumen, Modena Buka Home Center Ketiga di Kota Semarang

Menurut Dwi, daerah di Jateng yang masih banyak belum tersertifikasi tanahnya antara lain, Kebumen, Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, dan Jepara. Sementara Kabupaten Semarang capainya masih sekitar 20 persen.

Dwi menjelaskan, kendala dalam proses sertifikasi tanah di Jateng selama ini terkait dengan biaya pra sertifikasi yang ditanggung masyarakat. Banyak masyarakat mengeluh kalau tidak memiliki uang untuk biaya tersebut.

"Sebab yang dibiayai BPN itu hanya proses di BPN saja, pra sertifikasi menjadi beban masyarakat sehingga mengganggu sertifikasi tanah di banyak daerah," jelasnya.

Terkait biaya pra sertifikasi tersebut, sesuai dengan SKB tiga menteri ditetapkan sebesar Rp150 ribu. Namun di Jawa Tengah ada kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam Perdes.

Nilainya ditentukan oleh masing-masing sesuai kesepakatan warga dengan pemerintah desa. Sebab, pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa.

"Saya minta terutama aparat-aparat dan pemerintah desa juga harus support. Dokumen yang kita ambil untuk sertifikat itu kan dari dokumen desa atau leter C. Ini peran bupati dan wali kota untuk mendorong, karena kita memang bekerja untuk rakyat," katanya.

Setiap daerah memiliki kebijakan yang mendorong proses sertifikasi, seperti di Kota Semarang yang memberikan diskon 40% untuk biaya pra sertifikasi, bahkan ada 12 daerah yang justru membebaskan BPHTB.

• Amankan 117 Ribu TPS Pemilu di Jateng, Disiapkan 234 Ribu Satlinmas
• Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Triwulan III 2023 Capai 8,51 Juta Orang
• Presiden Jokowi Lantik Latjen TNI Maruli Simanjuntak Sebagai KSAD

Sementara, Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana mendukung upaya Kantor Wilayah ATR/BPN Jateng untuk menuntaskan program 1 juta sertifikasi tanah pada 2024.

Untuk kendala masalah keuangan, Nana menyatakan Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait masyarakat yang tidak punya uang untuk mengurus sertifikat.

“Kami akan berkoordinasi, nanti ketika kabupaten/kota kekurangan dana, akan mengupayakan dari provinsi. Ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (-)