Semarang, Jatengaja.com - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 86,72 atau mengalami peningakatan 0,88 dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian menempatkan posisi Jawa Tengah berada diperingkat ketiga secara nasional.

Hal itu terungkap dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima Semarang, Kamis 21 Mei 2026.

“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga," kata Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen di sela kegiatan tersebut.

• Resmi Dibuka! Catat Syarat Pendaftaran UOB Painting of the Year 2026
• OCBC Fokus Bangun Wealth Management yang Lebih Inklusif
• Sekda Jateng Ajak Masyarakat Kembali Gunakan Alat Transportasi Sepeda
• Ubah Penikmat Menjadi Pengusaha, MIND ID Latih Jurnalis Seduh Kopi
• Jateng akan Implementasikan Kurikulum Perkoperasian pada Jenjang SD, SMP, SMA

Menurut Gus Yasin, panggilan wagub Jateng kenaikan peringkat itu bukan semata hasil kerja pemerintah Jawa Tengah saja, melainkan buah keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup.

“Capaian ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” ujarnya.

Gus Yasin menambahkan, salah satu indikator yang ikut mendongkrak capaian Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah adalah keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat yang semakin mudah diakses, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menilai kritik, saran, dan laporan masyarakat justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, karena pemerintah membutuhkan partisipasi warga untuk membaca persoalan riil di lapangan.

“Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.

Di balik capaian ini, Gus Yasin, menyatakan masih ada pekerjaan rumah besar, terutama pada sektor ekonomi, karena itu meminta dunia usaha ikut mengambil peran dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

“Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” harap Gus Yasin.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus dalam kesempatan sama, mengapresiasi kenaikan peringkat Jawa Tengah di tingkat nasional.

“Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.

Lodewijk menyatakan secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025.

Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.

“Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.

Perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun. Setelah sempat stagnan pada 2009-2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014-2019, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.

“Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.

• Diduga Lakukan Langgar Hukum Haji, 19 WNI Ditangkap Aparat Keamanan Arab Saudi
• Mentan Amran Lepas Ekspor Perdana 47.250 Pupuk Urea ke Australia
• Film Captain Phillips, Kisah tentang Pembajakan Kapal

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi, menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Ia menyebut IDI kini tidak hanya masuk dalam RPJMN, tetapi juga RPJPN dan RPJMD daerah. Artinya, kualitas demokrasi akan menjadi indikator penting dalam arah pembangunan Indonesia menuju 2045.

“Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya. (-)