Jakarta, Jatengaja.com - Masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan pascalebaran membuat Ketua DPR RI, Puan Maharani mengambil langkah dengan meminta Komisi terkait di DPR mencari akar permasalahan.

Puan menyatakan, mendapatkan pengaduan dari masyarakat masih tingginya harga komoditas pangan di sejumlah daerah.

“Nanti begitu masuk kembali masa persidangan, kami akan minta Komisi terkait di DPR agar untuk memantau harga komoditas pangan karena jika harganya masih tinggi akan menyulitkan masyarakat," kata Puan, Jumat (13/5/2022).

• UISI Kembangkan Lab Virtual yang Dapat di Akses secara Online
• Presiden Jokowi Sebut Indonesia Punya 2.346 Start Up, Terbanyak Kelima di Dunia
• 95% Penerima Pembiayaan Ultra Mikro adalah Perempuan
• Menurut BI Perekonomian Jateng Triwulan I Januari-Maret 2002 Tumbuh 5,16%, Lebih Baik Tinggi dari Nasional
• Selama Pandemi, Remaja dan UMKM Kelompok yang Rentan Finansial

Salah satu aduan dari masyarakat adalah masih tingginya harga cabai. Komoditas harga cabai saat ini masih di kisaran Rp40.000 hingga Rp 45.000 per kilogram. “Padahal harga normal cabai antara Rp30.0000 hingga Rp33.000 per kilogram,” ujar Puan.

Demikian pula harga minyak goreng curah jugabelum sepenuhnya turun sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional masih berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter.

“Padahal pemerintah sudah menetapkan HET minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Tapi dalam praktiknya harganya masih tinggi, ini ada apa?” tanya Puan.

Selain itu, komoditas lain seperti ayam ras, gula pasir, hingga beras juga harganya masih mengalami kenaikan meski lonjakannya tak terlalu tinggi.

Oleh karenanya, Puan meminta Komisi VI DPR yang membidangi sektor perdagangan untuk mencari tahu akar masalah masih tingginya harga komoditas pangan ini.

Serta Komisi IV DPR yang membidangi pertanian juga perlu untuk mengecek apakah ada masalah di tingkat hulu.

“Bila perlu, saya minta Komisi VI untuk memanggil Menteri Perdagangan dan Komisi IV memanggil Menteri Pertanian agar bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah terkait kenaikan harga tersebut,” ujar politisi PDI Perjuangan ini. (-)