Jakarta, Jatengaja.com – Perempuan dan remaja serta usaha mikro menjadi kelompok yang lebih rentan secara finansial selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak awal 2020.
Perempuan cenderung bekerja pada sektor informal serta memiliki akses yang lebih sedikit atas perlindungan sosial.
Adapun bagi kaum muda, pandemi Covid-19 telah menghancurkan pekerjaan mereka, menghilangkan produktivitas, serta menurunkan pendapatan.
Kemudian, banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Padahal UMKM memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, investasi, inovasi serta pertumbuhan ekonomi global. Mereka mencakup sekitar 90 persen bisnis dan lebih dari 50 persen lapangan kerja di seluruh dunia.

• Kebakaran Puluhan Kapal di Cilacap, Diduga Ada Unsur Kelalaian
• Puluhan Kapal Nelayan di Cilacap yang Terbakar Tak Miliki Asuransi
• Meski Masih PPKM, Suasana di Jateng Sudah Seperti Endemi

Oleh karena itu, keberhasilan UMKM sangat penting bagi pemulihan ekonomi dunia di saat krisis.
Melihat hal ini, pemerintah untuk memastikan bahwa kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani dapat memiliki akses ke layanan keuangan yang bertanggung jawab.
Kemajuan teknologi digital dan pendekatan inovatif berpotensi memperluas akses keuangan sehingga mereka dapat bertahan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan mengembangkan usahanya di masa pandemi Covid-19.
Kondisi ini juga terkait dengan inklusi keuangan yang menjadi entry point dalam membuka peluang menuju inklusi ekonomi.
Ketika semua orang memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam ekonomi, pertumbuhan global yang berkelanjutan dan inklusif dapat tercapai.
Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ririn Kadariyah menyampaikan pengalaman PIP terkait dengan usaha untuk mempromosikan inklusi keuangan pada masyarakat yang nonbankable, khususnya terhadap kaum perempuan dalam “International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth”.
Seminar ini adalah side event dari working group G20 yaitu Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI).
Tema mencerminkan prioritas Presidensi G20 Indonesia pada agenda keuangan inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan kurang terlayani. Seminar ini diadakan pada 11 Mei 2022, yang dilakukan secara hybrid.
Ririn menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah meluncurkan Program Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) pada tahun 2017, yang dikelola oleh Badan Layanan Umum bernama Pusat Investasi Pemerintah.
Program UMi dirancang untuk memberikan pinjaman mikro yang dapat dengan mudah dan cepat diakses melalui Lembaga Keuangan Non-Bank.
“Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi usaha mikro, termasuk perempuan, pemuda, maupun usaha rintisan mikro, untuk mendapatkan dukungan keuangan sehingga dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.

• Direksi Pertamina Patra Niaga Tinjau Kesiapan BBM Arus Balik Lebaran di Jalur Pansela Jateng-DIY
• Puan Kisahkan Bung Karno Pernah Jualan Kain dari Bandung saat Diasingkan di Ende Flores
• Hari Palang Merah Internasional, Puan Ucapkan Terima Kasih Kepada Relawan Kemanusiaan

Sejak 2017 hingga akhir 2021, program UMi telah menjangkau lebih dari 5 juta usaha Ultra Mikro dengan nilai pinjaman lebih dari Rp 18 triliun atau lebih dari 1,2 miliar USD. Melalui 55 mitra non-bank, UMi telah menjangkau 508 dari 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Perlu diektahui, PIP merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PIP menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (-)