Semarang, Jatengaja.com - Akademisi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto meminta agar anggaran pembangunan infrastruktur dan subsidi transporasi warga miskin dan keselamatan jangan dipangkas.

Djoko Setijowarno yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam suratnya menyatakan, Program Makan Bergizi Gratis pemerintah Presiden Prabowo harus didukung. Namun, harus selektif, sehingga tidak banyak memotong anggaran kementerian/lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045

“Program makan bergizi gratis, tetapi berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan,” tulis Djoko Setijowarno dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo, Sabtu 2 Januari 2025.

• 1001 Pendaki Tanam Pohon di Kaki Gunung Merbabu
• Cetak Trainer Andal, 36 Peserta Ikuti TFT JSIT Jawa Tengah
• Tangani Abrasi Pantai Wilayah Pesisir Jateng, PT Siam Flotilla Persada Gandeng Undip
• Berikut 5 Situs Streaming Film yang Aman, Jangan Buka LK21 Bahaya
• Kali Pertama dalam Sejarah Undip Raih Peringkat ke-4 Webometrics Kalahkan IPB dan Unpad

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksnaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyebutkan efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 senilai Rp 306 triliun yang terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga senilai Rp 256 triliun dan transfer ke daerah Rp 50 triliun.

Penghematan sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 17,9 triliun, yang semula Rp 31,5 triliun hanya menyisakan Rp 5,7 triliun hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, pegawai honorer sementara waktu dirumahkan.

Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan.

“Semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. Namun, kemudian ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula,” ujar Djoko.

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp 110,9 triliun dipangkas Rp 81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Dapat dikatakan sangat minim anggaran membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

“Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di Kilometer (km) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,” katanya.

Menurut Djoko, menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

• Happinest Fest Mengedukasi Anak untuk Menabung
• Chief YTI Terpilih Bahas 3 Pilar Strategi Beyond Community
• Wilayah Jateng pada Januari 2025 Dilanda Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sebabkan 27 Orang Tewas

“Infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Djoko menambahkan program makan bergizi gratis sangat baik, namun harus selektif dan terencana dengan cermat supaya tidak mengurangi apalagi mengorbankan anggaran kebutuhan dasar masyarakat.

“Demikian Bapak Presiden Prabowo Subianto, harapan kami agar anggaran infrastruktur, transportasi dan keselamatan transportasi tidak ikut dipangkas. Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting. Terimakasih,” ujarnya. (-)