Semarang, Jatengaja.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional diharapkan agar tak hanya sekadar diskusi, tapi menghasilkan sesuatu yang konkret.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII Provinsi Jateng di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BPSDMD, Semarang Rabu (6/7).

Pasalnya kata Ganjar, saat ini terjadi perubahan geopolitik global sehingga harus direspon birokrasi dengan adaptif dan harus bisa membaca data sains yang ada antara lain perubahan iklim, pangan, politik hingga energi, “Birokrasi agar bisa adaptif di situ sangat bergantung pada pemimpin,” katanya.

• Semarang Ingin Kembali Menjadi Tolok Ukur Tinju
• Hari Bhayangkara di Semarang, Hotel, Kuliner, dan Pusat Oleh-oleh Penuh
• Tito Karnavian Ditunjuk Jadi Menteri PAN-RB ad interim
• HUT ke-76 Bhayangkara, Tiga Anggota Polri Dapat Anugerah Bintang Bhayangkara Nararya
• Manajemen ACT Minta Maaf Terkiat Dugaan Penyelewengan Dana Umat

Ganjar menegaskan, untuk mencapai itu pemimpin tertinggi harus mau melakukan beberapa hal, seperti memberi ruang inovasi dan percaya pada para ASN.

Pertama berikan ruang untuk mereka berekspresi, berinovasi, berkreasi serta kedua diberikan kepercayaan.

“Ketika kemudian ruang ekspresi dan dipercaya itu bisa dilakukan, maka mereka akan berinovasi,” tegasnya.

Menurut Ganjar telah terbukti di Jawa Tengah sehingga sudah banyak proyek perubahan yang lahir dari hasil keikutsertaan dalam Pendidikan Latihan Pimpinan (Diklatpim).

Sehingga Diklatpim selain menjadi ruang menambah ilmu, berbagi pengalaman, diskusi, serta jadi ruang untuk mewujudkan imajinasi menjadi inovasi dari persoalan di dinasnya masing-masing.

“Sehingga tidak hanya sekadar menjadi tambah ilmu, diskusi tok, ikut pelatihan, dapat sertifikat, enggak. Harus ada yang konkret,” tegas Ganjar.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemprov Jateng, beberapa lembaga seperti LAN, Provinsi Papua dan sejumlah ASN pemerintah kabupaten/kota. (-)