Semarang, Jatengaja.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memfokuskan alokasi dana APBD Jateng Perubahan 2022 untuk bantuan kepada masyarakat guna mengurangi dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menyatakan dampak kenaikan harga BBM menjadi pekerjaan rumah nasional dan juga daerah.

Bantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupeten/kota dalam APBD Jateng Perubahan 2022 akan diprioritaskan untuk daerah-daerah miskin.

• 4.160 Pinjol Ilegal Dihentikan OJK
• Mengusung Brand Nona Kriwil, Santi Ubah Limbah Kain Perca Jadi Boneka Lucu
• Sosialisasi dan Edukasi Peran dan Risiko Pinjaman Online Digencarkan
• BATIC 2022 Sarana Networking Para Pelaku Bisnis Industri Telco
• Telkom Siapkan 3 Strategi Bidik Potensi Konektivitas Asia Pasifik

"Karena sekali genjot bisa dapat banyak hal. Pengendalian dampak kenaikan harga BBM, inflasi, termasuk penurunan angka kemiskinan,” kata Ganjar kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jumat (23/9).

Ganjar menuturkan, bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota harus dihitung secara proporsional. Khususnya daerah-daerah miskin diharapkan dapat diproritaskan.

Selain itu juga perlu dihitung secara teliti dampak dari kenaikan harga BBM agar bisa merespon persoalan masyarakat, termasuk menjaga daya beli dan inflasi sehingga kelompok sasarannya harus jelas.

Dampak cuaca buruk bagi petani juga menjadi perhatian. Kalau bisa bantuan yang tidak terlalu penting, seperti infrastruktur kecil diakumulasikan menjadi satu untuk mendorong pengendalian inflasi dan meningkatkan kembali data beli masyarakat.

“Dari eksekutif maupun legislatif masih ada waktu sampai hari Selasa (27/9) diputuskan, pertama mari kita hitung betul dampak dari kenaikan BBM agar kita bisa merespon persoalan masyarakat,” ujarnya.

Saat dalam rapat paripurna, Ganjar menjelaskan, tantangan kenaikan harga BBM bersubsidi disikapi dengan upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan perlindungan sosial. Sehingga inflasi Jateng tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,0 persen plus minus 1 persen.

Kemiskinan tahun 2022 ditargetkan pada kisaran 10,49 persen sampai dengan 10,30 persen. Sedangkan untuk pengangguran terbuka sampai dengan akhir tahun ini ditargetkan turun menjadi 5,75 persen sampai 5,69 persen.

Proyeksi pendapatan daerah turun pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp24,018 triliun secara kumulatif turun Rp235,04 miliar atau berkurang 0,97 persen.

Secara keseluruhan belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2022 sejumlah Rp35,037 trilun meningkat Rp497,52 miliar atau naik 2,03 persen dari APBD Induk tahun anggaran 2022.

Penerimaan pembiayaan semula sejumlah Rp1,177 triliun menjadi sejumlah Rp1,909 triliun dari penyesuaian SILPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan tetap sejumalah Rp891 miliar sesuai APBD Induk tahun anggaran 2022. (-)

Penulis : Dickri Tifani Badi