Alami Kekeringan, Warga 850 Desa di Jateng Butuh Bantuan Air Bersih
Semarang, Jatengaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah menyalurkan lebih dari 33,06 juta liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Bergas Catur Sasi Penanggungan mengatakan, terdapat 32 kota/kabupaten yang dilaporkan mengalami kekeringan.
“Warga di 850 desa di 32 kabupaten/kota butuh bantuan air bersih. Paling tinggi ada di Blora, Grobogan, Demak, Pati, Purbalingga,” katanya, Minggu 17 September 2023 dilansir jatengprov.go.id.
- Pelebaran Jalan Veteran Semarang Butuh Anggaran Dana Rp3,3 Miliar
- Ingin Berkunjung ke Singapura, Simak 5 Rekomendasi Wisata Paling Populer
- 30.000 Apem Kukus Keong Mas Dibagikan di Tradisi Saparan Pengging
- 113 UMKM Semarakkan Boyolali Expo
- PLN Siap Pasok Listrik Pulau Kalimantan Antipadam melalui PLTMG
Menurut Bergas, penyaluran air bersih sudah dipersiapkan sejak Mei lalu, dan distribusi terus dilakukan ke wilayah terdampak. Selain disiapkan melalui APBD kota/kabupaten juga mendapat dukungan dari CSR berbagai pihak.
Penyaluran air bersih akan terus disiagakan hingga nanti memasuki awal musim hujan. Berdasar laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diperkirakan November sudah memasuki awal musim hujan.
“Untuk mengantisipasi hingga bulan November, BPBD Jateng telah mencadangkan sebanyak 80 unit tangki air untuk penyaluran air,” ujarnya.
Bergas menambahkan sampai sekarang belum ada kendala berarti saat proses pengiriman air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Kepada masyarakat diimbau bisa menyiapkan tempat tandon air terpadu.
Jika tandon air terpadu berkapasitas besar sudah ada, pengiriman air akan lebih cepat. Namun, apabila masyarakat hanya menggunakan ember untuk penampungan air, maka penyaluran air akan memakan waktu lama dan pengiriman air ke wilayah lain bisa tersendat.
“Kami minta masyarakat tetap menghemat penggunaan air bersih. Selain itu, apabila ada CSR dari pihak-pihak lain, kami harap bisa berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/ kota setempat,” ujarnya. (-)