Bandung, Jatengaja.com – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani nota kesepahaman.

Kerja sama terkait peluncuran program Solusi dan Konsultasi Pembiayaan dan Investasi (SKOPI) yang bermanfaat untuk mendukung pendanaan, permodalan dan akses informasi perkreditan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Direktur Eksekutif AFPI, Kusersyansyah mengatakan, AFPI bersama sejumlah asosiasi, perbankan dan lembaga keuangan lainnya turut mendukung program UMKM Juara dengan Digital yang diusung oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

“AFPI bersyukur dapat terlibat dalam program UMKM Juara dengan Digital dari Kemenkop dan UKM melalui penandatanganan nota kesepahaman peluncuran SKOPI. Ini menjadi bukti bahwa industri fintech pendanaan terus berkomitmen untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat unbanked dan underserved, khususnya UMKM,” kata Kusersyansyah di sela sela penandatanganan peluncuran SKOPI di Bandung, Jumat (12/8).

• Mulailah Menabung Rp5.000 per Hari, Inilah 6 Keuntungan yang Didapat
• Cegah Pelanggaran Proses Pemilu 2024, Bawaslu Jateng Kirim Surat Imbauan ke Parpol
• Juarai Piala AFF 2022, PSSI Guyur Bonus Rp750 Juta Kepada Timnas U-16 Indonesia

Penandatanganan nota kesepahaman tentang ‘Dukungan Pendanaan, Permodalan dan Akses Informasi Perkreditan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah’ dengan Kemenkop dan UKM disaksikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Penandatanganan dilakukan dalam tiga kelompok, pertama Kemenkop dengan sejumlah asosiasi, yakni AFPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dari Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ).

Selanjutnya Kemenkop dan UKM bersama sejumlah bank, dan ketiga Kemenkop dan UKM bersama Lembaga Jasa Keuangan.

SKOPI merupakan platform alternatif akses pembiayaan dan konsultasi secara online kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan kredit dan inklusi keuangan nasional di sektor UMKM. SKOPI menghubungkan UMKM dengan para penyedia layanan lembaga jasa keuangan dan penyedia jasa penilaian kredit. Dapat diakses di https://skopi.kemenkopukm.go.id/.

Literasi Keuangan

SKOPI dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong literasi keuangan serta memperluas akses pembiayaan dan investasi UMKM guna mendukung inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024.

Kuseryansyah menambahkan, kemajuan ekonomi nasional ke depan ditentukan bagaimana kita dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital sebaik mungkin. Kemenkop dan UKM mencatat, selama pandemi, transaksi UMKM di pasar online meningkat 26%, terdapat 3,1 juta transaksi per hari serta kenaikan 35% pengiriman barang (McKinsey, Juni 2021 dan Redseer, 2021).

• Kejurkot Bridge Semarang Berlangsung Semarak Diikuti 23 Pasangan
• Pembangunan Gedung BUMN Center, PT MKI Pasok 1.668 Ton Produk Mortar
• Jangan Asal Sambung ke Wifi Publik agar Datamu Tak Dibobol

Dua tahun pandemi ini mendorong UMKM bertransformasi digital, terbukti ada 19 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital, tumbuh sekitar 137% dari sebelum pandemi. Kemenkop dan UKM optimis target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai.

Wakil Ketua Bidang Humas AFPI yang juga COO Aktivaku, Tofan Saban mengatakan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri fintech pendanaan telah menyalurkan pendanaan ke sektor produktif sebesar Rp 52,92 triliun periode Januari – Juni 2022 atau 43% dari total penyaluran industri. Angka ini juga naik 44% dari Januari – Juni 2021 yang masih Rp 36,74 triliun. Bahkan sejak 2017 hingga Juni 2022 jumlah pinjaman yang telah disalurkan 102 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending sebesar Rp400,42 triliun. Adapun jumlah peminjam atau borrower mencapai 85,19 juta dan pemberi pinjaman atau lender 902.000 entitas dan individu.

“Industri Fintech Pendanaan akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya melalui perannya dalam transformasi ekonomi digital sesuai dengan fokus Presidensi G20 Indonesia. Dengan demikian, kedepannya turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi,” ujar Tofan. (-)