Jakarta, Jatengaja.com - Ratusan pekerja media di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusul terjadinya gelombang PHK yang dilakukan sejumlah perusahaan media nasional maupun media lokal di daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, ada ratusan pekerja media yang terkena PHK dalam beberapa bulan terakhir dan kebanyakan tidak mendapat pemenuhan hak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sejumlah media arus utama yang melakukan pengurangan karyawan berdalih, PHK dilakukan karena penurunan pendapatan iklan dan perubahan strategi bisnis. Namun, proses PHK kerap tidak dibarengi dengan transparansi, dialog yang memadai dengan pekerja, maupun pemenuhan hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

• Gubernur Jateng Berama Ribuan Umat Islam Ikuti Shalat Iduladha 2025 di MAJT Semarang
• Biaya Berobat Orang Indonesia ke Luar Negeri Diperkirakan Capai Rp200 Trilun per Tahun
• Pertamina Luncurkan BBM Baru Pertamax Green 95 Ramah Lingkungan untuk Jateng
• Peduli Ekosistem, BRI Tegaskan Aksi Hijau di Hari Lingkungan Hidup Sedunia Lewat BRI Menanam – Grow & Green
• Waduh, Indonesia Juara 2 Pengangguran se-ASEAN

Bahkan, ada sejumlah perusahaan media yang melakukan union busting atau melakukan pemberangusan serikat pekerja karena memperjuangkan hak-hak pekerja.

"Banyak pekerja diberhentikan secara tiba-tiba, tanpa kompensasi layak, pesangon yang sesuai aturan dan tanpa ruang negosiasi," ujar Ketua AJI Indonesia, Nani Afrida usai bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja, Yassierli dilansir dari dari Trenasia.com jaringan Jatengaja.com.\

Marak PHK juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas di Indonesia. Pekerja media yang tersisa akan menghadapi beban kerja berlebih, ketidakpastian status kerja, dan minimnya perlindungan sosial. Kondisi ini berpotensi mengancam independensi media dalam mengawal demokrasi.

“Temuan kami, banyak perusahaan media yang menerapkan sistem kontrak bertahun-tahun, bahkan tanpa perjanjian kerja. Kemudian juga muncul sistem kerja kemitraan, yang menempatkan jurnalis tidak lagi profesional, tetapi dibayar berdasarkan iklan yang masuk,” ujarnya.

Ironisnya lagi, masih banyak jurnalis atau pekerja media yang dibayar di bawah UMR (upah minimum regional). Padahal seorang jurnalis seharusnya mendapatkan upah layak di atas UMR. Maka di revisi UU, perlu kembali memasukkan upah sektoral, agar beberapa profesi seperti jurnalis, tenaga kesehatan, guru/dosen mendapatkan upah yang layak.

Untuk itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) menyampaikan tiga tuntutan utama ke pemerintah:

1. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses PHK, sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan dan prinsip keadilan sosial.
2. Mengawasi ketat pada perusahaan media atas dipenuhinya hak normatif pekerja media, termasuk upah layak, pesangon, tunjangan, hak atas asuransi (seperti BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan), dan hubungan kerja sesuai UU.
3. Mengedepankan dialog dengan serikat pekerja dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada nasib pekerja.

"Kami juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah aktif mengawasi dan mengevaluasi praktik ketenagakerjaan di sektor media. Industri boleh berubah, tetapi martabat pekerja tidak bisa ditawar," kata Aisha Shaidra, Ketua FSPMI.

• 4.656 Calon Mahasiswa Baru Diterima di Undip Melalui Jalur UTBK SNBT Tahun 2025
• Menaker Yassierli Keluarkan SE Larang Diskriminasi dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Baru
• Bupati Kudus dan Serikat Pekerja Bersatu Tolak PP 28/2024, Desak Moratorium Cukai Tembakau

Dalam pertemuan tersebut, Yassierli, Menteri Tenaga Kerja menyatakan komitmennya mengawal kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor media.

Kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kesiapannya menerima laporan terkait dengan upah jurnalis yang di bawah UMR, sistem kemitraan yang melanggar Undang-Undang dan juga soal union busting. (-)

Tulisan ini telah tayang di wongkito.co oleh Redaksi Wongkito pada 06 Jun 2025