Jakarta, Jatengaja.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulllah Azwar Anas mengeluarkan ketentuan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu (16-17/4/2024).

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Anas pengaturan ini dilakukan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran, sehingga WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

• Sandiaga Prediksikan Perputaran Ekonomi Libur Lebaran 2024 Bisa Capai Rp400 Triliun
• Arus Mudik Lebaran Terjadi 1.835 Lakantas, Korlantas Polri Sebut Paling Banyak Sepeda Motor
• Februari 2024, Ekspor Jateng US$ 922,44 Juta Turun Dibandingkan Januari
• Oleh-Oleh di Jalur Mudik Pansela Ini, Bisa Jadi Buah Tangan bagi Pemudik
• Telur Bebek Ternyata Baik Untuk Kesehatan, Cocok Bagi Ibu Hamil

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” katanya dilansir dari setgab.go.id, Minggu (14/4/2024).

Sedangkan untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” ujarnya.

Untuk instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan, lanjut Menteri PANRB bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen.

“Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh PPK di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” ujarnya.

Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru tanah air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik.

“Sehingga arus balik lebaran bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang di jalan,” ujarnya.

• Ribuan Pemudik Gratis Gunakan Kapal Laut Tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang
• Polda Jateng Dirikan 72 Pos Sinergitas Sediakan Layanan Kesehatan Gratis Pemudik Lebaran
• Simak 7 Amalan Sunnah di Hari Raya Idulfitri

Anas menambahkan telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.

Lebih lanjut, Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

“Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujarnya. (-)