Semarang, Jatengaja.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tanpa toleransi akan sikat praktik impor ilegal pangan yang mengancam petani dan ekosistem pertanian nasional.

Penegasan ini disampaikan Mentan Amran saat meninjau langsung barang bukti hasil pengungkapan impor ilegal sebanyak 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton di Kota Semarang.

Mentan Amran menyebut bawang bombay ilegal tersebut masuk tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan berpotensi membawa bakteri atau penyakit berbahaya bagi pertanian nasional.

• RM Bambang Soeprapto Diperjuangkan Jadi Pahlawan Nasional
• Bakkris Pemprov Jateng Lewat Si Dia Baik Himpun Rp590 Juta
• Dokter Spisialis Sebut Superflu Dapat Dicegah dan Diobati
• Kapolda Jateng Terima Penghargaan Satyalancana Wira Karya
• Desember 2025, Jawa Tengah Alami Inflasi Sebesar 0,50 Persen

"Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya," tegas Mentan Amran, dikutip dari rilis Kementan dilansir dari soloaja.co jaringan jatengaja.com, Sabtu 10 Januari 2026.

Ia segera meminta Polisi Militer (PM) dan Kapolrestabes Semarang untuk mendampingi dan mengusut kasus ini sampai tuntas guna memberikan efek jera kepada para pelaku impor ilegal.

Mentan menekankan bahaya impor ilegal bukan hanya soal kuantitas, melainkan dampak psikologis dan biologisnya. "Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” ujarnya.

Mentan Amran menegaskan praktik penyelundupan adalah ancaman serius bagi keberlanjutan produksi pangan nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani yang tidak boleh dikorbankan demi segelintir oknum.

Masuknya pangan ilegal, bahkan dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan dampak psikologis besar, menurunkan motivasi produksi, dan membuka kembali ketergantungan impor.
Mentan menyinggung bahaya laten penyakit hewan dan tumbuhan, mencontohkan kasus PMK yang pernah menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun.

Kementerian Pertanian memastikan akan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. "Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua,” ujarnya.

Tulisan ini telah tayang di soloaja.co oleh Kusumawati pada 10 Jan 2026