BPBD Jateng Sebut 104.332 Hektare Daerah Rawan Banjir dan 1,02 Juta Hektare Rawan Longsor
Semarang, Jatengaja.com - Memasuki musim penghujan, sekitar 104.332 hektare daerah di Jawa Tengah (Jateng) rawan banjir tinggi dan 1,02 juta hektare daerah rawan longsor tinggi.
Data daerah rawan banjir dan tanah longsor tersebut berdasarkan hasil migitasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng guna mengantisipasi bencana yang terjadi pada musim penghujan.
Kepala Pelaksana Harian (Plh) BPBD Jateng, Bergas Catursasi menyatakan, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) musim hujan akan belangsung selama enam bulan, yakni sejak September 2023 hingga puncaknya pada Februari 2025.
- Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bantu Lunasi Utang Sritex
- PGSI Minta Mendikdasmen Juga Naikan Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta Jadi Rp2 Juta Per bulan
- Hadapi Final Piala Asia U20 Tahun 2025, Indra Sjafri Panggil 2 Pemain Naturalisasi Ikuti TC di Bali
- Bantu Masyarakat Lebih Terlindungi, BRI Kolaborasi dengan Ombudsman Tingkatkan Layanan Pengaduan
- RSUD dr Moewardi Solo Sukses Lakukan Fetoskopi Laser Ablasio Janin Kembar
“Kami mulai melakukan mitigasi bencana banjir dan tanah longsor, seiring dengan masuknya musim penghujan,” katanya saat menyampaikan paparan kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (1/11/2024).
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPBD Jateng, potensi bencana yang mungkin terjadi pada musim penghujan adalah banjir dan longsor. Setidaknya ada sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi.
“Kami telah melakukan koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, pelatihan tim reaksi cepat, dan lainnya,” ujarnya.
Sementara, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana menegaskan, mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan, dengan melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.
Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura sehingga meminta supaya ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk Kementerian serta lembaga.
"Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah,” ujarnya. (-)