Semarang, Jatengaja.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada hari pemungutan suara Pilkada 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah (Jateng), Nur Kholiq menyatakan dari total 56.812 TPS di Jateng terdapat 6 indikator rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

“Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari 8.563 kelurahan/desa di 35 kabupaten dan kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayah masing-masing,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

• BRIMerchant Jadi Andalan UMKM, Dana Cair Lebih Fleksibel
• Dari Program BRI Klasterku Hidupku, Petani Alpukat Berhasil Tingkatkan Hasil Panen
• SPBU Nakal di Yogyakarta Ditindak Tegas Pertamina Patra Niaga Dihentikan Operasionalnya
• Kepala PPATK Sebut Perputaran Uang Judi Online di Indonesia Tahun 2023 Capai Rp327 Triliun
• Gelar Donor Darah, BI Jateng Bersama Perbankan Salurkan 350 Kantong Darah ke PMI Kota Semarang

Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10-15 November 2024 sebagai tindak lanjut dari SE 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Berikut perinciannya, enam Indikator Potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi yakni,

1. 503 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);

2. 048 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;

3. 208 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)

4. 6 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;

5. 43 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

6. 549 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.

Sedangkan 14 Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi yakni :

1. 803 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;

2. 597 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);

3. 457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;

4. 402 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;

5. 340 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;

6. 218 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;

7. 164 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);

8. 157 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);

9. 154 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;

10. 139 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);

11. 122 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;

12. 121 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;

13. 110 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;

14. 103 TPS di Lokasi Khusus

Untuk Lima Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

1. 94 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;

2. 39 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;

3. 18 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;

4. 9 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;

5. 2 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan

“Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis,” ujar Nur Kholiq.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Jateng melakukan strategi pencegahan, di antaranya: Memberikan surat imbauan kepada pihak-pihak terkait, sebagai upaya pencegahan pelanggaran; Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,

Melakukan kolaborasi dengan pemantau Pemilu Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang dapat diakses masyarakat, baik secara offline maupun

“Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih,” katanya.

• Transformasi Digital di Industri Elektronik, IDCloudHost Wakili Indonesia di NEPCON ASIA 2024
• Rizal Yazianto Terpilih Ketua DPC Organda Khusus Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Periode 2024-2029.
• Komitmen TelkomGroup pada Antikorupsi

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

1. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

2. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

3. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat. (-)