Presiden Korsea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Dilengserkan dari Jabatan

Jatengaja.com – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, resmi lengser dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengesahkan pelengseran atau pemakzulannya, karena deklarasi darurat militer yang dikeluarkan pada Desember 2024. 

Putusan pelengseran Presiden Korsel tersebut  dibacakan langsung oleh Penjabat Ketua Mahkamah Moon Hyung-bae, dan berlaku sejak ditetapkan. Korea Selatan harus menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari untuk memilih pengganti Yoon.

Dilansir dari Trenasia.com. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diambil setelah seluruh hakim menyatakan dukungan secara bulat terhadap pemakzulan Presiden Korea Selatan  Yoon Suk Yeol tersebut.

• Raih Keutamaan Puasa Sunah Syawal, Berikut Jumlah, Waktu, Niat, dan Tata Cara
• UMKM Lokal Naik Kelas! Minyak Telon Indonesia Kini Beredar di Pasar Internasional
• Ahmad Luthfi Nilai Arus Mudik Lebaran 2024 Berjalan Lancar dan Kondusif
• Polres Wonosobo Perketat Pengamanan di Dieng untuk Menjaga Keamanan Para Wisatawan
• Cegah Perundungan di Ponpes, Perlu Pelibatan LBH

Ini menjadi kejatuhan yang mengejutkan bagi Yoon, Suk Yeoll yang sebelumnya dikenal sebagai jaksa pemberantas korupsi hingga akhirnya menduduki posisi tertinggi di Korsel  tersebut.

Namun, dalam kondisi penuh keputusasaan dan tekanan politik, Yoon mencoba—dan gagal menerapkan darurat militer. Tindakannya itu memicu rangkaian peristiwa yang pada akhirnya menjatuhkannya dari kekuasaan sebagai Presiden Korsel.

Dilansir dari abc.net.au, Perdana Menteri Han Duck-soo akan melanjutkan tugas sebagai presiden sementara hingga pemimpin baru dilantik.

Pengadilan menyatakan deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon tidak memenuhi kriteria hukum sebagai respons terhadap krisis nasional. Selain itu, keputusan Yoon untuk mengerahkan pasukan militer ke gedung parlemen—yang saat itu sedang mengadakan rapat guna mencabut status darurat militer—dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Putusan ini tetap dibacakan meskipun Yoon tidak hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukumnya menyampaikan bahwa Yoon memilih untuk tidak menghadiri sidang putusan tersebut.

Dilansir dari Los Angeles Times, Yoon, yang masih menjalani setengah dari masa jabatan lima tahunnya, menjadi presiden Korea Selatan kedua yang dimakzulkan. Sebelumnya, Park Geun-hye, yang juga berasal dari kubu konservatif, dicopot dari jabatannya pada 2017 akibat skandal korupsi.

Yoon terpilih pada 2022 setelah mengalahkan pesaingnya dari kubu liberal, Lee Jae-myung, dengan selisih tipis hanya 0,73% atau sekitar 247.077 suara. Kemenangan tipis tersebut membuat banyak pihak menilai bahwa ia memulai pemerintahannya dengan dukungan publik yang lemah.

Meskipun pemerintahan Biden menyambut baik Yoon karena berhasil membawa Korea Selatan ke dalam pakta militer tiga pihak dengan Jepang—sejalan dengan upaya Amerika Serikat untuk membatasi pengaruh China di kawasan—rekam jejaknya yang penuh skandal, kesalahan diplomatik, dan kecenderungan otoriter membuatnya sangat tidak populer di dalam negeri.

Selama masa jabatannya, Yoon dan sekutunya dikritik karena berupaya membungkam media yang berseberangan serta menekan jurnalis. Bahkan, sebuah kompetisi kartun yang didanai pemerintah menjadi kontroversi setelah hadiah utama diberikan kepada karya yang menyindir dirinya.

Sebagai bagian dari kebijakan darurat militer yang ia tetapkan, Yoon melarang semua aktivitas politik dan menempatkan media di bawah kendali militer.

Istrinya, Kim Keon-hee, juga terjerat berbagai kontroversi, termasuk terungkapnya dugaan plagiarisme dalam tesis masternya.

Sebelumnya, pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan mendeklarasikan darurat militer, mengejutkan warga, lawan politik, bahkan anggota partainya sendiri.

Secara konstitusional, presiden hanya diperbolehkan memberlakukan darurat militer dalam situasi luar biasa yang menyerupai kondisi perang.

Saat itu, ia berdalih langkah tersebut diambil untuk melindungi negara dari simpatisan Korea Utara, merujuk pada para pemimpin partai oposisi.

Namun, banyak pihak menilai tindakan itu sebagai upaya politik untuk menghadapi lawan-lawannya, terutama karena kekuatan oposisi di parlemen semakin menghambat pemerintahannya. Tak lama kemudian, parlemen Korea Selatan secara bulat mencabut status darurat militer dan memakzulkan sang presiden. Yoon pun akhirnya didakwa atas tuduhan pemberontakan.

• Tak Perlu Repot, Kirim THR Aman dan Cepat dengan BRImo
• Berkat Rekayasa One Way Mudik Lebaran, Jarak Tempuh Jakarta ke Jateng hanya 5 jam
• Puncak Arus Mudik Idulfitri 1446 H, Konsumsi Pertamax di Jalur Pantura Naik 8,8 Persen

Oposisi kemudian memanfaatkan mayoritas di parlemen untuk memakzulkan Penjabat Presiden Han Duck-soo, yang menggantikan Yoon. Pada Januari tahun ini, Yoon ditangkap oleh kepolisian Korea Selatan, namun dibebaskan pada Maret setelah penahanannya dibatalkan karena alasan teknis.

Sejak saat itu, Korea Selatan dilanda ketidakstabilan politik, dengan masyarakat yang semakin terbelah atas isu ini. Banyak pihak kini berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi akhir dari krisis yang berkepanjangan. (-)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 04 Apr 2025