Cegah Korupsi, Inspektorat Kemendagri Turunkan Tim Pendampingan

Rabu, 07 September 2022 10:57 WIB

Penulis:Sulistya

Editor:Sulistya

7 cegah jorupsi.jpg
Inspektorat Jenderal Kemendagri menurunkan tim pendampingan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, mulai Selasa (6/9/2022). (dok/jatengprov.go.id)

Semarang, Jatengaja.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan pemerintah kabupaten/kota diminta berperan lebih aktif dalam kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP). 

Apalagi, sudah ada komitmen dari kepala daerah secara tertulis, untuk berpartisipasi aktif dalam penyampaian dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk pemenuhan dalam aplikasi jaga.id.

Perlu diketahui, Inspektorat Jenderal Kemendagri menurunkan tim pendampingan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota se-Jawa Tengah, mulai Selasa (6/9/2022). Hal itu dalam rangka kegiatan aksi pencegahan korupsi, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Dalam rangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bebas dari KKN. Tidak hanya dari sisi administratif, melainkan pemda juga harus mengimplementasikan dalam pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik,” tutur Ketua Tim Asistensi, Joko Kartiko.

Dikatakan Joko, MCP bukan hanya pemenuhan evidence (bukti) dokumen, tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi. Sehingga ada perbaikan tata kelola penyelenggaran pemda yang terwujud dengan baik.

Boyolali Tertinggi 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada 4 September 2022, untuk kabupaten /kota di Jateng, MCP tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan capaian sebesar 92,23 persen. Namun, masih ada enam kabupaten/ kota yang masih perlu didorong karena capaiqn MCP-nya masih di bawah 50 persen.

Joko juga menghendaki adanya percepatan penyerapan APBD, di mana seluruh daerah sudah mencapai target di atas 51 persen pada 31 Agustus 2022.

Plt Inspektur Provinsi Jateng, Dhoni Widianto berharap asistensi tersebut bisa mendongkrak nilai capaian MCP pemda se-Jawa Tengah.

Diakui, sebetulnya sudah beberapa dokumen yang sudah di-upload dalam sistem, namun belum semuanya selesai diverifikasi. 

“Tetapi yang terpenting adalah aspek pencegahan korupsi dalam MCP ini bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya.

Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri PIC MCP wilayah Jawa Tengah, bersama dengan Tim Verifikator Kemendagri, serta OPD terkait di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jateng. (-)